Erdogan Janjikan Reformasi Ekonomi, Demokrasi, dan Peradilan untuk Hubungan Turki-AS Lebih Baik

ANKARA, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji akan mereformasi ekonomi, demokrasi, dan peradilan yang dapat memperbaiki hubungan dengan Joe Biden sebagai presiden terpilih AS.

Sejak pengunduran diri menteri keuangan dan menantu Presiden Recep Tayyip Erdogan pada awal bulan ini, tokoh-tokoh senior pemerintah telah mengisyaratkan peralihan pendekatan terhadap ekonomi dan bidang lain, di mana Turki terus-menerus mendapat kecaman internasional.

"Kami meluncurkan mobilisasi baru di bidang ekonomi, peradilan, dan demokrasi," kata Erdogan dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di akhir pekan.

"Pesan kepada dunia sangat penting," tambanya seperti yang dilansir dari The National pada Jumat (20/11/2020).

Banyak yang melihat reformasi Turki sejauh ini tidak ditentukan sehubungan dengan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS.

Sementara Erdogan sebagian besar memiliki hubungan baik dengan Presiden Donald Trump, Biden dianggap di Ankara sebagai mitra yang berpotensi jauh lebih licik.

Baca juga: Erdogan Ingin Kirim Pasukan Turki ke Nagorno-Karabakh demi Membentuk Pusat Perdamaian

Meskipun, Trump menghantam Turki dengan sanksi 2 tahun lalu atas pemenjaraan seorang pendeta Amerika, dia secara umum bersikap sebagai teman Erdogan.

Hal itu terlihat ketika Trump telah menolak seruan dari Kongres AS untuk memberikan sanksi atas pembelian rudal S-400 Rusia oleh Turki pada tahun lalu.

Ada juga laporan bahwa Trump telah mencoba campur tangan dalam penuntutan Halkbank yang dikelola negara Turki atas dugaan pelanggaran sanksi terhadap Iran.

"Saya akrab dengannya dan dia mendengarkan," kata Trump pada bulan September tentang hubungannya dengan pemimpin Turki itu.

Biden, bagaimanapun, telah mengkritik penurunan Turki dari supremasi hukum dan praktik demokrasi.

Dalam sebuah wawancara pada Desember lalu, yang dihidupkan kembali di media pro-pemerintah Turki selama musim panas, Biden menyebut Erdogan seorang "otokrat" dan berjanji mendukung oposisi Turki.

Baca juga: Perancis, AS, dan Turki Bersama Rusia Akan Kawal Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Armenia-Azerbaijan

Sementara, Edward Stafford, mantan diplomat AS yang bertugas di Ankara, mengatakan hak asasi manusia akan menjadi fitur "yang lebih menonjol" dari kebijakan luar negeri Biden.

"Dalam waktu dekat, kita dapat mengharapkan anggota pemerintahan Biden untuk berbicara membela pers yang bebas, berkumpul secara damai, berserikat dan untuk persamaan hak bagi ras, etnis dan sosial minoritas," kata Stafford.

Tanda Turki sedang menjajaki cara untuk terhubung dengan tim Biden datang dalam laporan pekan ini, bahwa perwakilan Turki telah bertemu dengan pihak pemerintahan baru.