Dianggap Penyebab Virus Corona, China Bakal Keluarkan Larangan Konsumsi Hewan Liar

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China segera mengeluarkan larangan terkait penjualan dan konsumsi hewan liar setelah praktik penjualan tersebut berkaitan erat dengan Covid-19, nama resmi virus corona.

Dilansir dari Xinhua, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan meninjau kembali larangan tersebut pada rapat yang akan digelar pada Senin (24/02/2020).

Komite tersebut juga akan mendiskusikan hasilnya untuk menunda rapat legislatif tahunan yang semestinya terjadi di awal Maret.

Baca juga: [POPULER INTERNASIONAL] Cerita Pasien Virus Corona yang Sudah Sembuh | Kampanye Bernie Sanders Diganggu Wanita Telanjang Dada

Praktik penjualan dan konsumsi hewan liar yang marak di China telah terjadi selama berabad-abad dipersalahkan demi membantu pengurangan penyebaran virus corona.

Wabah tersebut kini telah menjadi ancaman serius dan menginfeksi lebih dari 70 ribu orang serta menewaskan lebih dari 1.800 orang. Wabah ini juga turut mempengaruhi penurunan nilai ekonomi negara China.

Meski begitu pada kenyataannya, pemerintah China telah melegislasi aturan perdagangan dan industri hewan liar. Peraturan saat ini diadaptasi berdasarkan hukum 1988 yang telah diperbarui tiga kali.

Namun pakar hukum dan praktisi industri menyatakan bahwa aturan terkait penjualan dan industri hewan liar di China masih banyak celah.

Misalnya, tidak terdapat larangan konsumsi hewan liar dan pengizinan pembiakan hewan liar dalam sangkar hanya demi tujuan komersil.

Dilansir SCMP, profesor hukum lingkungan di Universitas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Politik Beijing, Wang Canfa, meminta komite lebih efisien dan cepat dalam melarang konsumsi hewan liar.

Ketimbang harus berlama-lama mengajukan secara prosedurial kepada dewan legislatif untuk mengganti Undang-Undang yang ada.

"Anggota Komite Tetap (semestinya) akan mengadakan rapat untuk meninjau dan mendiskusikan draft pergerakan dan keputusan larangan tersebut. Keputusannya akan diumumkan secara resmi dan larangan tersebut akan punya kuasa hukum yang penuh." ungkap Wang.

Baca juga: Korban Meninggal Virus Corona di China Per 18 Februari 2020 Capai 1.863 Orang

Profesor Zhou Ke, yang juga pakar dalam sumber daya hukum dan lingkungan dari Universitas Renmin turut menguatkan pernyataan Profesor Wang terkait efisiensi yang semestinya dilakukan komite. 

Menurut Zhou Ke, pengajuan larangan kepada dewan legislatif hanya akan menjumpai resistensi dari beberapa kelompok kepentingan seperti penjual hewan, pemilik peternakan dan bahkan pejabat setempat.

"Perdebatan yang ada di tengah masyarakat China terkait larangan tersebut tentu akan menimbulkan kesulitan bagi penentu kuasa dalam mencapai mufakat di waktu yang relatif singkat." papar Zhou, "Akan lebih mudah jika komite langsung menyetujui." tambahnya.

Hewan Liar di China Banyak Digunakan Untuk Pengobatan Tradisional

Pakar lingkungan hidup mengatakan bahwa China merupakan pasar terbesar dalam penjualan produk hewan liar ilegal. Banyak dari hewan tersebut diminati sebagai kuliner dan bahkan penggunaan obat tradisional.

Pada 2016 misalnya, dilansir dari Akademi Teknik China, terdapat lebih dari 14 juta orang bekerja di industri pembiakan.

Industri tersebut mampu meraup keuntungan sampai sebesar 520 miliar yuan atau setara dengan kurang lebih Rp 1.017 triliun.

Baca juga: Ada Corona, Apa Kabar Investasi Pabrik Susu China di Indonesia?

Profesor lingkungan hidup dan ekologi Li Zhenji dari Universitas Xiamen di Provinsi Fujian mengatakan harapannya terkait larangan konsumsi hewan liar.

"Saya sarankan untuk secepatnya pelarangan komersialisasi hewan liar. Jika tidak akan terdapat banyak celah di dalam hukum yang bisa dieksploitasi pihak mana saja." ujarnya.

Bagaimanapun Zhou Haixiang, anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk manusia dan biosfer (grup perlindungan lingkungan) memperingatkan kebiasaan yang sudah mendarah daging ini perlu waktu lebih dalam penyadaran akan bahaya yang sudah terjadi. 

Dia juga menambahkan bahwa pihak oposisi dari grup lingkungan hidup akan melemahkan efektivitas tindakan pemerintah. Dia juga tidak berharap bahwa pelarangan total pada komersialisasi hewan liar dapat dilakukan. 

"Kita tidak bisa meminta seluruh rakyat di negara ini untuk berkorban akan kepentingan sedikit orang." tandasnya.

Baca juga: Wabah Virus Corona, Garuda Indonesia Masih Layani Penerbangan Singapura