AS Dukung Jepang Lakukan Pembicaraan dengan Korea Utara

AS juga berharap dialog apa pun akan berupaya menyelesaikan masalah mulai dari keamanan regional hingga hak asasi manusia, kata utusan Washington untuk masalah hak asasi manusia Korea Utara pada Rabu (14/2/2024).

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kepada parlemen pekan lalu bahwa dia ingin mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un dan secara pribadi mengawasi diskusi tingkat tinggi dengan Pyongyang.

“Saya tidak dapat berbicara atas nama pemerintah Jepang mengenai perkembangan pembicaraan tersebut,” Julie Turner, utusan khusus AS untuk masalah hak asasi manusia Korea Utara, mengatakan kepada media saat berkunjung ke Tokyo, dilansir dari Reuters.

“Di pihak AS, kami telah memperjelas bahwa kami terbuka untuk berdialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat, jadi saya pikir hal itu juga berlaku bagi mitra dan sekutu dekat kami,” katanya.

Dia mengatakan dialog apa pun harus mencari penyelesaian mengenai berbagai masalah termasuk keamanan regional, situasi hak asasi manusia di Korea Utara, serta kembalinya warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara beberapa dekade lalu, yang merupakan fokus utama Tokyo.

Lima orang yang diculik dikembalikan ke Jepang setelah pertemuan puncak antara mantan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada tahun 2002.

Pasangan ini juga bertemu pada tahun 2004, yang merupakan pembicaraan tatap muka kepemimpinan terakhir antara kedua negara.

Pembicaraan kepemimpinan terakhir antara AS dan Korea Utara di bawah mantan Presiden Donald Trump gagal pada tahun 2019 dan mendapat kritik karena menghambat dialog di masa depan.

“Kembali ke meja perundingan adalah prioritas saat ini sehingga kita dapat mulai mengatasi permasalahan tersebut,” kata Turner.

Turner mengatakan AS, melalui kedutaan besarnya di Beijing, juga telah menekan Tiongkok untuk tidak memulangkan warga Korea Utara secara paksa ke Pyongyang karena kemungkinan besar mereka akan menghadapi penganiayaan.

Hingga 600 warga Korea Utara telah menghilang setelah dideportasi secara paksa oleh China pada bulan Oktober, menurut kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Seoul yang memperingatkan bahwa mereka mungkin menghadapi hukuman penjara, penyiksaan, kekerasan seksual dan eksekusi.

"China memiliki dan terus berpegang pada argumen bahwa orang-orang ini adalah migran ekonomi,” katanya.

Dia mengatakan AS juga semakin khawatir dengan pengiriman kelompok baru pekerja Korea Utara ke luar negeri.