Di Balik Batalnya "Government Shutdown" di AS...

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Di ambang penghentian kegiatan pemerintah federal, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (30/9/2023) siang dengan cepat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pendanaan untuk 45 hari ke depan, agar badan-badan federal tetap buka.

Ketua DPR Kevin McCarthy akhirnya membatalkan tuntutan pemotongan pengeluaran yang drastis dan mengandalkan suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan RUU tersebut ke Senat.

Pendekatan baru ini tidak memasukkan bantuan untuk Ukraina, sebuah prioritas Gedung Putih yang ditentang oleh semakin banyak anggota parlemen dari Partai Republik.

Namun, rencana ini akan meningkatkan bantuan federal untuk bencana sebesar 16 miliar dollar AS (Rp 247,9 triliun) untuk memenuhi permintaan dari Presiden Joe Biden.

Paket anggaran tersebut disetujui dengan perolehan suara 335-91 yang didukung oleh sebagian besar anggota Partai Republik dan hampir semua anggota Partai Demokrat.

Sebelum berakhirnya tenggat untuk mendanai pemerintah tengah malam nanti, Senat juga akan mengadakan pertemuan di akhir pekan yang jarang terjadi dan bersiap untuk mengambil tindakan selanjutnya.

"Kami akan melakukan tugas kami," kata McCarthy sebelum pemungutan suara di DPR. "Kita akan menjadi orang dewasa di ruangan ini. Dan kami akan menjaga agar pemerintahan tetap berjalan."

Sementara itu, lebih dari dua juta personel militer dan cadangan yang aktif bertugas tetap akan bekerja tanpa gaji.

Sejumlah program dan layanan yang sangat diperlukan warga Amerika juga berpotensi menghadapi penangguhan jika RUU itu tidak diloloskan.

Anggaran cukup hingga 17 November

Langkah DPR tersebut akan mendanai pemerintah selama 45 hari. Tepatnya hingga 17 November, mendekati pendekatan bipartisan di Senat.

Namun, paket Senat akan menambahkan 6 miliar dollar AS (Rp 92,96 triliun) untuk Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia, dan 6 miliar dollar AS untuk bantuan bencana alam di AS.

Agar paket DPR dapat disetujui, Kevin McCarthy, Ketua DPR yang juga anggota faksi Republik dari negara bagian California, terpaksa bergantung pada Partai Demokrat karena kelompok sayap kanan konservatif partainya menentang setiap RUU anggaran jangka pendek yang diusulkan, dan mempertaruhkan posisinya di tengah seruan untuk menggulingkannya.

Partai Republik memegang mayoritas 221-212, dengan dua kursi kosong.

Setelah meninggalkan kelompok sayap kanan konservatif di Partai Republik, McCarthy hampir pasti akan menghadapi mosi untuk mencoba melengserkan dirinya dari jabatannya, meskipun belum tentu ada cukup suara untuk menggulingkannya.

Sebagian besar anggota Partai Republik mendukung paket tersebut, sementara kurang dari setengahnya menentang.

Artikel ini pernah dimuat di VOA Indonesia dengan judul Tok! DPR AS Loloskan RUU Anggaran untuk 45 Hari, "Government Shutdown" Batal.