Media Asing: Krisis Myanmar Jadi Agenda Utama Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com – Kantor berita internasional yang berkantor pusat di Paris, Perancis, Agence France-Presse (AFP), pada Selasa (11/7/2023), menerbitkan artikel berjudul “Myanmar crisis tops agenda at divided ASEAN foreign ministers' meeting”.

Dalam artikel itu disebutkan, bahwa para menteri luar negeri ASEAN akan berkumpul di Jakarta, Indonesia pada hari Selasa untuk melakukan pembicaraan yang didominasi oleh krisis Myanmar.

Disebutkan, negara-negara anggota ASEAN telah terpecah tentang bagaimana atau apakah akan terlibat kembali dengan junta yang berkuasa di negara yang dilanda kudeta tersebut.

Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari.

Setelah itu, menurut AFP, pertemuan akan dilanjutkan dengan pembicaraan di akhir pekan dengan Beijing, Washington, dan negara-negara lain di mana diplomat tinggi AS Antony Blinken akan berusaha menekan ketegasan China di Laut China Selatan.

Myanmar sendiri seperti diketahui telah dilanda kekerasan mematikan sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun yang lalu dan melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

ASEAN pun telah lama dikecam karena terpecah dalam upaya-upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis Myanmar ini.

Perpecahan tersebut terlihat jelas dalam rancangan komunike bersama yang dilihat oleh AFP, di mana sebuah bagian tentang Myanmar dibiarkan kosong karena anggota ASEAN gagal menyepakati posisi yang seragam sebelumnya.

"Paragraf ini masih dibahas... Negara-negara anggota masih membutuhkan waktu untuk mengajukan usulan mereka," kata seorang diplomat Asia Tenggara kepada AFP.

Satu-satunya kesempatan saat ASEAN gagal mengeluarkan komunike bersama adalah lebih dari satu dekade yang lalu pada 2012 karena perselisihan bahasa tentang Laut China Selatan.

“Para anggota ASEAN melakukan upaya-upaya ekstra pada hari-hari sebelum pertemuan tersebut -yang merupakan pendahuluan dari KTT para pemimpin negara di bulan September- untuk menyatukan kelompok ini di sekitar masalah Myanmar,” kata diplomat tersebut dengan syarat tidak disebutkan namanya.

Namun, pejabat tersebut mengaku tidak terlalu optimis hal itu akan terjadi, mengingat beberapa anggota memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana mendekati masalah ini.

Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN, namun telah dilarang mengikuti pertemuan tingkat tinggi karena kegagalan junta militer dalam mengimplementasikan rencana lima poin yang disepakati dua tahun lalu, untuk mengakhiri kekerasan dan memulai kembali perundingan guna menyelesaikan krisis.

Upaya-upaya ASEAN untuk memulai pelaksanaan rencana tersebut tidak membuahkan hasil, karena junta mengabaikan kritik internasional dan menolak untuk terlibat dengan para penentangnya.

Sementara itu, Thailand pada bulan lalu telah menjadi tuan rumah pertemuan bagi menteri luar negeri ASEAN untuk melakukan "pembicaraan informal" dengan perwakilan junta Myanmar.

Inisiatif pertemuan tersebut pada akhirnya menjadi kontroversi dan memperdalam perpecahan di antara para anggota ASEAN.

Kamboja mengirimkan seorang diplomat junior, sementara Indonesia dan Malaysia tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Inisiatif-inisiatif ASEAN telah dibatasi oleh prinsip-prinsip piagamnya yaitu konsensus dan non-intervensi.

Namun, para analis mengatakan, bahwa pertemuan kali ini dapat mendorong para anggotanya untuk berbuat lebih banyak.

"Diharapkan akan ada rencana implementasi yang lebih jelas mengenai apa yang akan dilakukan ASEAN ke depannya," kata Lina Alexandra dari lembaga think tank yang berbasis di Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, kepada AFP.