Jepang Khawatir akan Ancaman Baru dari Rusia, Ada Apa?

TOKYO, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan pada Jumat (22/7/2022) bahwa pihaknya khawatir dengan ancaman baru dari Rusia. Jepang juga memiliki kekhawatiran yang meningkat tentang Taiwan.

Hal itu terungkap dalam sebuah laporan tahunan yang muncul saat Jepang mempertimbangkan untuk meningkatkan pengeluaran militer secara signifikan.

Dokumen tersebut mencakup bab tentang invasi Rusia ke Ukraina, yang dikatakan berisiko mengirim pesan "bahwa upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksa dapat diterima".

Laporan ini mensurvei lanskap keamanan global serta ancaman spesifik terhadap Jepang, dan mengatakan ada kekhawatiran Rusia dapat lebih meningkatkan serta memperdalam hubungan dengan China.

Dilansir dari AFP, laporan itu juga memperingatkan Rusia mungkin semakin bersandar pada kapasitas nuklirnya sebagai bagian dari strategi "pencegahan”, yang pada gilirannya dapat berarti peningkatan aktivitas di sekitar Jepang.

Di mana, kapal selam nuklir Rusia secara rutin telah aktif di sekitar Jepang.

Jepang sendiri telah mendukung sanksi yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa terhadap Moskwa, dan telah melihat peningkatan aktivitas militer Rusia di sekitar wilayahnya.

Pada bulan Mei, jet militer China dan Rusia melakukan penerbangan bersama di dekat Jepang segera setelah pertemuan kelompok Quad yang dipimpin AS di Tokyo.

Terkait Taiwan

Laporan Kementerian Pertahanan Jepang juga mencurahkan ruang yang signifikan ke Taiwan.

Ini mencakup gambaran paling rinci tentang situasi keamanan di pulau itu.

Laporan itu mencatat sejak invasi Rusia ke Ukraina, Taiwan telah bekerja untuk memperkuat upaya pertahanan diri.

Laporan tahun ini dirilis di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Jepang akan secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan.

Sementara anggaran pertahanan telah meningkat selama bertahun-tahun, Jepang masih memiliki rasio pengeluaran militer terendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di antara negara-negara G7.

Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida secara terbuka mendukung peningkatan pengeluaran militer.

Partainya yang berkuasa juga memiliki tujuan jangka panjang dari anggaran pertahanan yang setara dengan dua persen dari PDB, meskipun para ahli mengatakan mungkin sulit untuk mencapai angka itu dengan cepat.

Militer Jepang tidak secara resmi diakui di bawah konstitusi negara pasca-perang dan pengeluaran terbatas untuk mendanai kemampuan defensif nominal.

Laporan itu terus menggambarkan China sebagai "keprihatinan keamanan yang kuat", menambahkan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh Beijing dapat "meningkat dalam beberapa tahun terakhir".

Ini juga mengulangi laporan bahwa Korea Utara terus menimbulkan "ancaman serius dan segera".