Mantan Menteri Pertahanan Denmark Akan Dituntut karena Bocorkan Rahasia Negara

KOPENHAGEN, KOMPAS.com – Jaksa Penuntut Umum Denmark akan secara resmi mendakwa mantan Menteri Pertahanan Denmark Claus Hjort Frederiksen karena membocorkan rahasia negara yang sangat rahasia.

Hal tersebut disampaikan Kementerian Kehakiman Denmark dalam sebuah pernyataan, Kamis (12/5/2022), sebagaimana dilansir Reuters.

Frederiksen, yang kini masih menjadi anggota parlemen Denmark, menjabat sebagai Menteri Pertahanan Denmark pada periode 2016 hingga 2019.

Pada Januari, dia didakwa melanggar bagian dari KUHP, yang mencakup pengkhianatan karena membocorkan rahasia negara.

Parlemen sekarang harus membahas apakah akan menghapus kekebalan parlementer Frederiksen, perlindungan terhadap tuntutan hukum yang diberikan kepada anggota parlemen Denmark.

“Saya sangat berharap bahwa publik dan semua anggota parlemen sekarang dapat memperoleh wawasan tentang apa yang pemerintah yakini telah saya lakukan, yang dapat dilihat sebagai pengkhianatan,” kata Frederiksen kepada media lokal Ritzau pada Januari.

Pemerintah Denmark membantah terlibat dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa.

Frederiksen dan pengacaranya tidak segera menjawab permintaan komentar dari Reuters.

Dalam sebuah pernyataan pada Januari, Frederiksen mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan Denmark atau kepentingan Denmark.

Jaksa penuntut umum bermaksud untuk mendakwa Frederiksen dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Sebelumnya, Frederiksen mengutarakan kepada media lokal bahwa tuduhan itu didasarkan pada pernyataan publik yang dibuat olehnya tentang perjanjian pengawasan rahasia antara Denmark dan Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Kepala Unit Intelijen Asing Denmark Lars Findsen masih ditahan sejak ditangkap pada Desember 2021 atas keterlibatannya dalam kasus kebocoran informasi yang sangat rahasia.

Kedua kasus tersebut mengungkap skandal intelijen yang mengguncang Denmark, termasuk pengungkapan bagaimana NSA menggunakan data Denmark untuk memata-matai pejabat senior negara tetangga.