Dewan HAM PBB Akui Lingkungan Bersih Bagian dari Hak Asasi Manusia

KOMPAS.com – Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) akhirnya mengakui bahwa akses terhadap lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Pengakuan tersebut tertuang dalam resolusi yang tercapai pada Jumat (8/10/2021) sebagaimana dilansir CNN.

Resolusi tersebut diusulkan oleh Kosta Rika, Maladewa, Maroko, Slovenia dan Swiss dan meraup dukungan yang signifikan sebesar 43 suara, termasuk Indonesia yang memberi dukungan.

Rusia, India, China, dan Jepang abstain dalam resolusi tersebut.

Awalnya, usulan itu dikritik oleh sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Namun, kedua negara tersebut akhirnya mendukung resolusi itu.

Selain itu, resolusi tersebut juga menciptakan Special Rapporteur alias Pelapor Khusus yang berperan untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap HAM.

Special Rapporteur terdiri atas para pakar HAM yang independen.

Mereka diberi mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang HAM dari perspektif tematik atau negara yang spesifik.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menyambut baik resolusi tersebut.

Dia menuturkan, mengakui lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari HAM sama saja melindungi manusia dan planet bumi.

Bachelet mengaku bersyukur atas tercapainya resolusi tersebut karena dengan jelas mengakui degradasi lingkungan dan perubahan iklim sebagai krisis HAM yang saling terkait.

“Sekarang, tindakan yang berani diperlukan untuk memastikan resolusi ini berfungsi sebagai batu loncatan untuk mendorong kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang transformatif yang akan melindungi manusia dan alam,” tutur Bachelet.

Bachelet menuturkan, resolusi tersebut juga mengakui adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan perusakan lingkungan pada jutaan orang di seluruh dunia.

“Ini juga menggarisbawahi bahwa segmen populasi yang paling rentan terkena dampak lebih akut,” imbuh Bachelet.

Direktur Global Child Poverty, Climate and Urban at Save the Children Yolande Wright memuji resolusi tersebut.

Dia menggarisbawahi bahwa resolusi itu dapat berimplikasi besar bagi hak-hak anak untuk masa depan yang aman dan berkelanjutan.

“Resolusi yang diadopsi hari ini oleh UNHRC menunjukkan bahwa, akhirnya orang-orang yang bertanggung jawab mendengarkan apa yang dikatakan anak-anak,” ujar Wright.

“Anak-anak memberi tahu kami bahwa mereka ingin melihat lebih banyak tindakan dari para pemimpin untuk membatasi krisis ini,” kata Wright.

Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB Inger Andersen juga menyambut baik resolusi tersebut.

Dia menyebut resolusi itu sebagai momen terobosan untuk keadilan lingkungan.

“Keputusan yang diambil hari ini di Jenewa, adalah perisai bagi individu dan masyarakat dari sejumlah besar risiko terhadap kesehatan dan mata pencaharian mereka,” kata Andersen.

“Pengakuan hak atas lingkungan yang sehat adalah tonggak bersejarah dalam pekerjaan berkelanjutan kami untuk keadilan sosial dan lingkungan,” sambung Anderson.

CNN mencatat, resolui ini bukanlah kali pertama lembaga yang bernaung di bawah PBBdietakn agar mandatnya diperluas untuk mengatasi perubahan iklim.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 24 September, Irlandia mengajukan proposal untuk menambahkan ancaman perubahan iklim ke dalam agenda rutin.