7 Agustus dalam Sejarah: Pantai Gading Merdeka dari Perancis pada 1960

KOMPAS.com - Pantai Gading (Côte d'Ivoire) adalah sebuah negara di Afrika Barat dan dikenal sebagai salah satu negara termakmur di wilayah tropis Afrika Barat.

Walaupun perkembangan ekonominya telah dikikis kekacauan politik akibat korupsi dan penolakan reformasi, Pantai Gading yang merdeka pada 7 Agustus 1960 ini punya sejarah panjang.

Cte d'Ivoire (Pantai Gading) awalnya secara resmi menjadi koloni Perancis pada 10 Maret 1893.

Binger, yang telah menjelajahi perbatasan Gold Coast, diangkat sebagai gubernur pertama di sana.

Dia lantas menegosiasikan perjanjian perbatasan dengan Liberia dan Inggris (untuk Gold Coast) dan memulai kampanye melawan Samori Toure, seorang kepala suku Malinke, yang berperang melawan Perancis hingga 1898.

Sepanjang tahun-tahun awal pemerintahan Perancis, kontingen militer Perancis memang dikirim ke pedalaman untuk mendirikan pos-pos baru.

Penetrasi dan pemukiman Perancis menghadapi banyak perlawanan dari penduduk setempat, bahkan di daerah-daerah di mana perjanjian perlindungan telah berlaku.

Di antara mereka yang menawarkan perlawanan terbesar adalah Samori Toure, yang pada tahun 1880-an dan 1890-an mendirikan sebuah kerajaan yang meluas ke sebagian besar Guinea, Mali, Burkina Faso, dan Pantai Gading saat ini.

Pasukan Toure yang besar dan lengkap, yang dapat membuat dan memperbaiki senjata apinya sendiri, menarik dukungan kuat di seluruh wilayah.

Perancis menanggapi perluasan kendali regional Samori Toure dengan tekanan militer.

Kampanye Prancis melawan Toure, yang mendapat perlawanan sengit, diintensifkan pada pertengahan tahun 1890-an hingga akhirnya Toure ditangkap pada tahun 1898.

Pemberlakuan pajak kepala oleh Perancis pada tahun 1900, yang bertujuan untuk memungkinkan koloni melakukan program pekerjaan umum, juga memicu sejumlah pemberontakan.

Program pekerjaan umum yang dilakukan pemerintah kolonial Pantai Gading dan eksploitasi sumber daya alam, juga membutuhkan komitmen tenaga kerja yang masif.

Oleh karena itu, Perancis memberlakukan sistem kerja paksa di mana setiap pria dewasa Pantai Gading diharuskan bekerja selama sepuluh hari setiap tahun tanpa kompensasi, sebagai bagian dari kewajibannya kepada negara.

Sistem ini sering disalahgunakan dan merupakan aspek yang paling dibenci dari pemerintahan kolonial Perancis.

Banyak orang Pantai Gading memandang pajak sebagai pelanggaran ketentuan perjanjian protektorat.

Sebagian besar penduduk, terutama di pedalaman, juga menganggap pajak sebagai simbol ketundukan yang memalukan.

Banyak gejolak yang terjadi di masa koloni Perancis itu.

Hingga akhirnya pada tahun 1904 hingga 1958, Pantai Gading jadi unit konstituen Federasi Afrika Barat Prancis.

Itu adalah koloni dan wilayah luar negeri di bawah Republik Ketiga. Sampai periode setelah Perang Dunia II, urusan pemerintahan di Perancis Afrika Barat dikelola dari Paris.

Hingga pada awal 1944, Charles de Gaulle mengusulkan untuk mengubah politik Perancis dan mengambil "jalan era baru."

Pada tahun 1946, Kekaisaran Perancis diubah menjadi Uni Perancis yang dengan sendirinya digantikan oleh Komunitas Perancis pada tahun 1958.

Pada bulan Desember tahun itu, Pantai Gading menjadi republik otonom dalam Komunitas Perancis.

Ini sebagai hasil dari referendum pada tanggal 7 Agustus yang membawa status komunitas ke semua anggota Federasi lama Afrika Barat Prancis kecuali Guinea.

Pada 11 Juli 1960 Perancis menyetujui Pantai Gading untuk merdeka sepenuhnya. Pantai Gading pun merdeka pada 7 Agustus 1960, dan mengizinkan keanggotaan komunitasnya berakhir.