Uni Eropa Hadapi Tekanan Masalah Supremasi Hukum LGBT

BRUSSEL, KOMPAS.com - Uni Eropa bersiap menghadapi musim gugur yang sulit.

Di luar dampak buruk dari Brexit, yang bisa dibilang krisis terbesar yang menimpa blok tersebut sejak pembentukannya, serta upaya kebangkitan dari pandemi global, 27 negara anggota bersiap untuk "pertikaian besar" mengenai hak-hak LGBT.

Dilansir CNN, perdebatan ini nantinya akan mencakup supremasi hukum, dan hal ini akan menentukan "masa depan" Uni Eropa.

Ketegangan telah mereda untuk sementara waktu, tetapi dalam beberapa hari terakhir, sejumlah peristiwa semakin memperjelas bahwa masalah ini tidak dapat diabaikan lagi.

Hongaria, yang dipimpin oleh populis sayap kanan Viktor Orban, memberlakukan undang-undang baru yang melarang penggunaan informasi yang "mempromosikan" homoseksualitas dan perubahan gender di sekolah.

Pemerintah mengklaim bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi anak-anak, meskipun para kritikus percaya bahwa melarang akses ke informasi itu bisa menimbulkan stigmatisasi orang-orang LGBTQ dan menempatkan mereka pada risiko diskriminasi dan kekerasan.

Uni Eropa pun didesak untuk menghukum Hongaria atas hukum yang mereka sebut sebagai "homofobia".

Pada Rabu (7/7/2021), Anggota Parlemen Eropa mengajukan kasus hukum kepada Komisi Uni Eropa, cabang eksekutif blok tersebut, untuk mencabut Hongaria dari pendanaan Uni Eropa.

Negara itu dinilai tidak memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota Uni Eropa.

Gugatan itu tidak menyebutkan undang-undang anti-LGBTQ Hungaria, tapi lebih berfokus pada serangan negara tersebut terhadap independensi peradilan.

Meski begitu, Parlemen Eropa yang mempresentasikan kasus tersebut, menjelaskan pada CNN bahwa keduanya terkait.

Katalin Csech dari oposisi Hongaria, menjelaskan bahwa laporan itu "menetapkan kasus hukum" untuk mencabut dana melalui apa yang disebut mekanisme aturan hukum, yang didasarkan pada "korupsi yang merajalela".

Dia menambahkan bahwa korupsi, "terkait erat dengan pelanggaran HAM seperti serangan baru-baru ini terhadap komunitas LGBT".

"Pengadilan yang independen juga harus melindungi hak-hak orang LGBT di Hongaria" ujarnya.

Sementara rekan Jermannya, Daniel Freund, menjelaskan bahwa fokus pada supremasi hukum adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan tekanan kumulatif di Hongaria.

"Jika kita dapat memotong dana mereka untuk serangannya terhadap peradilan, nantinya kita dapat menggunakannya untuk membangun tekanan kumulatif untuk pelanggaran perjanjian Uni Eropa yang dilanggar Hongaria di bidang lain," ujarnya.