Protes Myanmar Berlanjut Setelah Inisiatif Perdamaian ASEAN

YANGON, KOMPAS.com - Para pengunjuk rasa di kota terbesar Myanmar melawan potensi kekerasan oleh pasukan keamanan pada Senin (26/4/2021), dan menentang kudeta militer Februari.

Mereka menunjukkan tekad untuk melanjutkan perlawanan, hanya dua hari setelah para pemimpin Asia Tenggara bertemu untuk mengatasi krisis negara anggotanya itu dalam KTT ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021).

Kelompok yang sebagian besar orang muda ini membanjiri jalan-jalan di lingkungan Yangon.

Mereka membawa spanduk dan mengacungkan salam tiga jari yang diadopsi oleh gerakan tersebut sebagai simbol perjuangannya.

Demonstrasi terus berlanjut di banyak bagian negara itu sejak KTT ASEAN akhir pekan lalu. Di saat yang sama, perlakuan keras seperti penangkapan dan pemukulan oleh pasukan keamanan masih ada.

Padahal ada kesepakatan yang jelas dari pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk mengakhiri kekerasan, dalam pertemuan tersebut.

Ungkapan ketidakpuasan

Lebih dari 700 pengunjuk rasa dan pengamat telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta 1 Februari, menurut beberapa lembaga kemanusiaan. Angka junta sendiri kira-kira sepertiga dari itu.

Junta militer juga memgklaim tidak menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, untuk meletakkan apa yang digambarkannya sebagai kerusuhan.

Setelah meneriakkan penolakan mereka terhadap junta dan mendengarkan pidato, para pengunjuk rasa dengan cepat berpencar untuk menghindari konfrontasi dengan polisi atau tentara.

Dalam protes Senin (26/4/2021) dan melalui media online, banyak yang menyatakan ketidakpuasan dengan hasil pertemuan ASEAN di Jakarta, terutama kurangnya permintaan untuk pembebasan tahanan politik.

Mantan pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi, ditangkap dalam kudeta tersebut dan diperkirakan ada di antara 3.400 orang yang masih ditahan.

ASEAN mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan "konsensus lima poin" tentang krisis Myanmar.

Hasilnya menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara semua pihak terkait, mediasi proses dialog oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Berharap penuh

“Utusan khusus PBB Christine Schraner Burgener, yang berada di Jakarta selama akhir pekan, bertemu dengan Hlaing dan beberapa menteri luar negeri ASEAN,” kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq, Senin (26/4/2021).

Burgener bermaksud untuk menjaga dialog dengan pihak-pihak penting termasuk militer.

Sejauh ini, militer menolak untuk mengizinkan Schraner Burgener mengunjungi Myanmar, dan Haq menolak untuk mengungkapkan rincian pembicaraannya dengan komandan tersebut.

Haq mengatakan Schraner Burgener ingin mendukung "peran penting ASEAN" dan mendesak penerapan konsensus lima poinnya.

“Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Schraner Burgener juga terus "mendesak pembebasan semua tahanan, dan untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sepenuhnya," kata Haq.

Melansi AP, Oposisi junta juga tidak senang karena mereka tidak bisa mengirimkan wakilnya dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan, yang mereka sebut satu-satunya pemerintah yang sah di negara itu.

NUG baru-baru ini dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang dilarang mengambil kursi mereka oleh militer, ketika merebut kekuasaan terjadi.

Reaksi awal pemerintah bayangan terhadap pertemuan ASEAN sangat penuh harapan.

“Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan untuk memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan ini,” kata juru bicara NUG Dr Sasa dalam sebuah pernyataan yang diposting di media sosial.

Ada kemajuan

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut konsensus lima poin itu sebagai "kemajuan yang menggembirakan dalam upaya ASEAN yang sedang berlangsung untuk menyelesaikan krisis saat ini di Myanmar."

China mengatakan menyambut baik pertemuan itu, yang disebutnya sebagai" awal yang baik bagi semua pihak untuk mempromosikan 'pendekatan ASEAN' yang terbuka dan inklusif untuk menurunkan situasi di Myanmar."

"Tentu saja, satu pertemuan tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan semua masalah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin di Beijing, Senin (26/4/2021).

China secara luas dipandang memberikan dukungan politik dan ekonomi yang penting bagi junta.

Beberapa pengamat yang terlibat lebih mengadopsi sikap menunggu dan mengawasi.

Tom Andrews, pakar independen PBB tentang hak asasi manusia untuk Myanmar, mengatakan KTT ASEAN harus dinilai dari hasil di Myanmar.

“Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan? Akankah impunitas tetap ada? Ada kekhawatiran soal Utusan Khusus ASEAN & pemantauan hasil aktual KTT, "tulisnya Minggu di Twitter.

Di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, Suu Kyi mengungkapkan rasa frustrasi dalam sidang pengadilan pada Senin (26/4/2021). Sebab pertemuan langsung dengan pengacaranya masih ditunda, padahal dia harus mempersiapkan pembelaan terhadap beberapa tuduhan pidananya.

Suu Kyi telah didakwa dengan beberapa tuduhan melanggar undang-undang. Termasuk atas tuduhan melanggar aturan pengendalian penyebaran virus corona, mengimpor walkie-talkie secara ilegal, dan menggunakannya tanpa izin, memicu keresahan publik, dan melanggar undang-undang rahasia resmi.

Para pendukungnya mengatakan tuduhan itu bermotif politik, dengan lambatnya kasus yang menjadi alasan untuk menahannya.

Win Myint, yang menjadi presiden di pemerintahannya, berada dalam kesulitan yang sama dan menghadapi beberapa tuduhan yang sama.

“Suu Kyi mengatakan kepada pengadilan dalam sidang melalui konferensi video bahwa dia telah lama meminta untuk bertemu dengan pengacaranya. Sejak itu tuntutan tambahan telah diajukan terhadapnya,” kata Min Min Soe, anggota tim hukumnya.

“Baik Suu Kyi dan Win Myint tampak sehat, meskipun Suu Kyi tampak sedikit lebih kurus dari sebelumnya,” kata Min Min Soe.

Jadwal berikutnya ke pengadilan adalah pada 10 Mei.