Kudeta Militer Myanmar, Ini Rentetannya dari Hasil Pemilu yang Dituduh Curang

NAYPIDAW, KOMPAS.com - Kekhawatiran kudeta militer mengguncang Myanmar beberapa hari sebelum jadwal pembukaan Parlemen Majelis Rendah yang baru terpilih, pada Senin (1/2/2021).

Anggota parlemen yang akan menduduki kursinya berada di tengah ketegangan yang semakin meluas di Myanmar, antara pemerintah sipil dengan kekuatan militer, menyusul tuduhan kecurangan pemilu pada 8 November lalu, oleh pihak militer.

Bagaimana pemilu Myanmar 2020 memicu kemungkinan kudeta militer yang digaungkan baru-baru ini? Berikut rentetan peristiwa pemilu Myanmar hingga sampai pada ancaman kudeta militer, yang dirangkum Kompas.com melansir dari beberapa sumber:

1. Kemenangan Aung San Suu Kyi

Pemilu Myanmar yang digelar pada 8 November adalah menandai pemilu kedua yang diselenggarakan di sana setelah hampir 50 tahun di bawah kekuasaan militer.

Hasil dari pemilu itu diumumkan oleh komisi pemilihan, yang menunjukkan kemenangan telak Partai National League for Democracy (NLD) dengan kuasai 346 kursi atau lebih dari 50 persen kursi parlemen, seperti yang telah diberitakan Kompas.com sebelumnya.

Melansir BBC Indonesia pada Sabtu (29/1/2021), kemenangan besar Aung San Suu Kyi yang menyapu hasil pemilu telah diperkirakan terjadi.

Ia adalah figur yang sangat dihormati di Myanmar.

Namun militer menuding ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional, klaim yang mereka tuntut diselidiki. Militer juga menuntut komisi pemilihan menerbitkan daftar pemilih untuk verifikasi.

Komisi pemilihan mengeluarkan pernyataan pada Kamis (28/1/2021) dengan mengatakan pemilu diselenggarakan bebas dan adil dan mencerminkan "keinginan rakyat".

Komisi juga menyanggah adanya tudingan kecurangan. Namun, mengakui ada "kejanggalan" dalam daftar pemilih dan tengah menyelidiki 287 keluhan yang mereka terima.

2. Tuduhan tentara

Seorang juru bicara militer mengatakan awal pekan ini bahwa angkatan bersenjata Myanmar atau biasa disebut Tatmadaw, telah menemukan 8,6 juta penyimpangan pemilu di 314 wilayah.

Sehingga, menunjukkan kemungkinan bahwa orang telah memilih "lebih dari sekali", atau telah terlibat dalam beberapa "malpraktik pemungutan suara lainnya", seperti yang dilansir dari Indian Express pada Jumat (29/1/2021).

Komisi pemilihan (Union Election Commission/UEC) mengatakan tidak menemukan bukti malpraktik atau penipuan pemungutan suara.

Dikatakan bahwa setiap suara “dihitung secara transparan dan disaksikan oleh kandidat pemilu, staf pemilu, media, pemantau dan organisasi masyarakat sipil lainnya”.

Panglima Angkatan Darat menyebut Konstitusi 2008 "efektif". Setiap bagian dari hukum memiliki tujuan dan makna, katanya, dan tidak ada yang harus mengambil sendiri untuk menafsirkannya sesuka mereka.

"Menerapkan hukum berdasarkan ide-ide sendiri dapat menyebabkan kerugian dari pada efektif," katanya seperti dikutip dari The Irrawaddy, yang didirikan oleh eksil Myanmar di Thailand.

Dia juga berbicara tentang bagaimana militer telah mencabut dua konstitusi sebelumnya di Myanmar.

3. Pidato kepala tentara

Menyusul tuduhan kecurangan pemilu oleh pihak militer, Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, "perlu mematuhi Konstitusi", yang merupakan "ibu hukum", menurut laporan The Irrawaddy.

Hlaing mengatakan kepada para perwira di Universitas Pertahanan Nasional melalui konferensi video bahwa militer akan menghormati semua undang-undang yang ada "tidak melampaui Konstitusi 2008".

Kepala staf angkatan darat, Hlaing, orang paling kuat di negara itu, menolak meredakan kekhawatiran atas ketegangan yang terjadi saat ini.

Pesannya adalah militer bersiap melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan karena konstitusi dapat dicabut dalam sejumlah keadaan, katanya.

4. Keamanan ketat di ibu kota 

Pidato panglima tertinggi militer menimbulkan kekhawatiran para anggota parlemen, yang telah mengumumkan akan mulai menduduki kembali kursi mereka pada Senin (1/2/2021).

 Jalan-jalan di ibu kota Myanmar, Naypidaw, diklilingi pagar dan kawat berduri dengan pengerahan sejumlah polisi untuk menjaga keamanan di tengah ancaman kudeta oleh kekuatan militer, pada Jumat (29/1/2021).

Anggota parlemen NLD Zin Mar Aung mengatakan saat ini polisi telah berpatroli di kompleks parlemen, untuk kebutuhan berjaga-jaga.

"Kami tidak isa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," ujar Zin Mar Aung melalui sambungan telepon seperti yang telah diberitakan Kompas.com pada Sabtu (29/1/2021).

4. Konstitusi militer

Militerlah yang merancang Konstitusi 2008, dan mengajukannya ke referendum yang dipertanyakan pada April 2008.

NLD telah memboikot referendum, serta pemilu 2010 yang diadakan di bawah Konstitusi.

Konstitusi itu adalah “peta jalan menuju demokrasi” militer, yang telah dipaksa untuk diadopsi di bawah tekanan yang meningkat dari barat, dan kesadarannya sendiri bahwa membuka Myanmar kepada dunia luar sekarang bukan lagi sebuah pilihan, tetapi kebutuhan ekonomi yang mengerikan.

Namun, militer memastikan untuk menjaga dalam Konstitusi peran dan supremasinya sendiri dalam urusan nasional.

Di bawah ketetapannya, militer mencadangkan 25 persen kursi di kedua Gedung Parlemen, yang ditunjuknya untuk melayani para pejabat militer.

Kemudian, sebuah partai politik yang menjadi wakil dari pemilihan kontes militer. Porsi kursi jatuh lebih jauh kali ini karena penyisiran NLD.

5. Respons negara asing

Kedutaan besar AS bersama dengan 16 kedutaan negara lain termasuk Inggris, delegasi Uni Eropa, serta Australia mengeluarkan pernyataan, mendesak militer "mematuhi norma demokrasi."

"Kami menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilihan umum atau menghalangi transisi demokratis Myanmar," demikian pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah kedutaan termasuk AS, Uni Eropa, Australia dan Inggris.

Melansir ABC News pada Jumat (29/1/2021), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan sebuah pernyataan untuk menghormati demokrasi pemilu.

"Semua aktor hentikan segala bentuk hasutan atau provokasi, tunjukkan kepemimpinan, dan patuhi norma-norma demokrasi dan hormatilah hasil pemilihan umum 8 November," demikian isi pernyataan itu.

“Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan,” tambahnya seperti yang telah diberitakan Kompas.com sebelumnya.