10 Mantan Menteri Pertahanan Nyatakan Pemilu AS 2020 Sudah Jelas Berakhir

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sepuluh mantan menteri pertahanan Amerika Serikat (AS) yang masih hidup menyatakan bahwa pemilihan presiden AS telah berakhir.

Melansir dari CNN pada Senin (4/1/2021), mereka menyatakan itu dalam surat publik yang diterbitkan oleh Washington Post pada Minggu (3/1/2021), ketika Presiden Donald Trump masih terus menyangkal kekalahan pemilihannya dari Joe Biden.

Surat publik itu menandai kekuatan luar biasa melawan upaya subversi Trump dalam beberapa hari sebelum Kongres menetapkan untuk menghitung suara Electoral College.

Sepuluh menteri yang menandatangani surat itu, yaitu Dick Cheney, James Mattis, Mark Esper, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry, dan Ashton Carter.

"Pemilihan kami telah terjadi. Penghitungan ulang dan audit telah dilakukan. Pengadilan telah menangani gugatan yang sesuai. Para gubernur telah mengesahkan hasil," pernyataan dalam surat tersebut.

"Dan lembaga pemilihan telah memberikan suara. Waktu untuk mempertanyakan hasil telah berlalu," lanjutnya.

"Waktu untuk penghitungan resmi suara dari lembaga pemilihan, sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi dan undang-undang, telah tiba," tegas kelompok itu.

Sejak Hari Pemilu AS 2020, Trump telah secara keliru mengklaim bahwa masa jabatan periode kedua dicuri.

Tidak ada tuduhan yang kredibel tentang masalah pemungutan suara yang meluas, seperti yang ditegaskan oleh puluhan hakim, gubernur, serta pejabat pemilu, Electoral College, Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung AS.

Namun, sebagian besar anggota Kongres Partai Republik berpihak pada presiden AS ke-45 itu dan berencana untuk menolak kemenangan Biden selama penghitungan Electoral College pada Rabu.

Meskipun, upaya mereka hanya akan menunda penegasan yang tak terelakkan dari kemenangan Biden.

Mantan menteri pertahanan, yang secara kolektif mewakili puluhan tahun masa jabatannya, menulis bahwa transisi presiden "adalah bagian penting dari transfer kekuasaan yang berhasil."

Surat itu menyusul pemecatan Trump atas Esper pada November sebagai bagian dari serangkaian perubahan besar-besaran di atas struktur kepemimpinan sipil Departemen Pertahanan, yang mencakup pemasangan orang-orang yang dianggap loyalis kepada presiden.

Perombakan itu membuat para pejabat di dalam Pentagon gelisah dan memicu rasa khawatir yang berkembang di antara pejabat militer dan sipil.

Sementara perwira tinggi militer Amerika, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, mengatakan kepada Kongres pada Agustus bahwa militer tidak akan membantu menyelesaikan perselisihan pemilu AS 2020.

Kelompok mantan menteri pertahanan menegaskan dalam surat mereka bahwa upaya seperti yang dilakukan Trump "akan membawa kita ke wilayah yang berbahaya, melanggar hukum, dan melanggar konstitusi."

"Pejabat sipil dan militer yang mengarahkan atau melaksanakan tindakan semacam itu akan bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menghadapi hukuman pidana, atas konsekuensi berat dari tindakan mereka di republik kita," bunyi surat itu.

Cohen, seorang Republikan yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Bill Clinton, mengatakan kepada CNN di "Newsroom" tak lama setelah surat itu diterbitkan, bahwa langkah "yang sangat tidak biasa" itu dijamin mengingat "jalur inkonstitusional" yang telah diambil Trump terhadap negara itu.

"Surat itu benar-benar upaya kami untuk menyerukan kepada rakyat Amerika. Kami percaya mereka semua patriotik," terang mereka.

Mereka telah dituntun oleh presiden Trump untuk jalur inkonstitusional.

"Jadi kami merasa itu adalah kewajiban kami sebagai yang pernah bertugas di Departemen Pertahanan untuk mengatakan: Tolong kalian semua di Departemen Pertahanan, kalian telah bersumpah untuk mengabdi pada negara ini, Konstitusi ini, bukan kepada siapa pun yang memberikan," katanya.

Perry, seorang Demokrat yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah Clinton, juga mengeluarkan pernyataan dalam sebuah tweet tentang surat itu pada Minggu malam waktu setempat (3/1/2021).

Ia mengatakan bahwa gagasan untuk pernyataan itu datang dari Cheney, seorang Republikan yang merupakan menteri pertahanan di bawah Presiden George HW Bush sebelum menjadi wakil presiden Presiden George W Bush.

“Masing-masing dari kita bersumpah untuk mendukung dan membela konstitusi. Sumpah itu tidak berubah sesuai dengan partai,” kata Perry.

Mantan menteri pertahanan mengakhiri surat mereka yang mendesak Departemen Pertahanan untuk "menahan diri dari tindakan politik apa pun" yang dapat merusak hasil pemilu atau membahayakan transisi ke pemerintahan baru.

"Kami menyerukan kepada mereka, dalam istilah yang paling kuat, untuk melakukan seperti yang telah dilakukan oleh banyak generasi Amerika sebelum mereka," kata surat itu.

"Tindakan terakhir ini sesuai dengan tradisi dan profesionalisme tertinggi angkatan bersenjata AS, dan sejarah transisi demokrasi di negara besar kita," pungkas pernyataan itu.