Arab Saudi: Asalkan Kedaulatan Palestina Diberikan, Normalisasi dengan Israel dapat Terjadi

ROMA, KOMPAS.com - Arab Saudi membatah akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel dan menekankan hanya akan melakukan normaliasasi dengan Israel dalam rencana yang akan memberikan kedaulatan kepada Palestina.

Pernyataan itu menepis anggapan bahwa kerajaan akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel menyusul beberapa negara Teluk lain.

"Yang kami butuhkan untuk membuat (normalisasi hubungan dengan Israel) terjadi adalah kesepakatan damai yang diberikan kepada Palestina dengan bermartabat dan dengan kedaulatan yang dapat diterima," ujar Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada Jumat (4/12/2020).

Pangeran Faisal berpidato dalam pembicaraan online di Med2020, sebuah forum internasional tahunan yang diadakan di ibu kota Roma, Italia yang mempertemukan pemimpin di seluruh dunia.

Dia mengatakan Arab Saudi membayangkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan untuk membuat negara Palestina dalam garis perbatasan 1967.

"Kesepakatan itu harus dinegosiasikan, tapi yang penting sekarang adalah untuk membawa kembali orang Israel dan orang Palestina ke meja perundingan untuk menuju kesepakatan yang adil," kata Pangeran Faisal seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (4/12/2020).

Kesepakatan yang disebut Abraham Accords telah ditandatangani pada September untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan serta Bahrain.

Perjanjian tersebut ditengahi oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menyinggung pembekuan oleh Israel atas rencana aneksasi tanah Palestina.

Pejabat Palestina mengutuk normalisasi itu sebagai "menusuk di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina".

Pangeran Faisal mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel telah lama menjadi bagian dari visi Arab Saudi.

"Ini pertama kali diletakkan di atas meja di Fez pada 1982 oleh Putra Mahkota Fahad," katanya.

“Kami masih memiliki visi yang sama, di mana Israel menjadi bagian normal dari kawasan itu, di mana ia memiliki hubungan yang sepenuhnya normal dengan negara tetangga. Apa yang kami butuhkan untuk mewujudkannya adalah memberikan negara (Palestina)," ungkapnya.

Solusi dua negara mencerminkan Inisiatif Perdamaian Arab, yang diusulkan oleh Arab Saudi pada 2002.

Inisiatif tersebut menyerukan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya dengan imbalan penarikan penuh oleh Israel dari tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Inisiatif tersebut didukung kembali selama bertahun-tahun oleh Liga Arab, tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena Israel melanjutkan pendudukan dan perluasan permukimannya di Tepi Barat.

Posisi Qatar

Beberapa jam sebelumnya, Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani juga menyampaikan pendapat Qatar tentang Abraham Accords sampai platform Med2020, dengan mengatakan Qatar tidak menganggap itu membantu perjuangan Palestina.

Al Thani mengatakan masalah Palestina harus menjadi inti dari perjanjian normalisasi apa pun antara Qatar dan Israel.

“Jika ada peluang untuk perdamaian, berdasarkan resolusi yang adil dari masalah Palestina, mendirikan negara merdeka berdaulat (Palestina) dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, menurut Prakarsa Perdamaian Arab, Qatar akan bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan itu," kata Al Thani.

"Saat ini, saya tidak melihat bahwa normalisasi hubungan antara Qatar dan Israel akan menambah nilai pada masalah Palestina," ujarnya.

Al Thani mengatakan Qatar memiliki "hubungan kerja" dengan Israel yang bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan dan dukungan pembangunan kepada rakyat Palestina.

"Untuk saat ini, hubungan ini cukup menguntungkan saudara-saudara kita di Palestina," pungkasnya.