Hubungan Diplomatik AS dengan Israel di Bawah Biden Diperkirakan Tidak Semulus pada Era Trump

YERUSALEM, KOMPAS.com - Hubungan diplomasi Amerika Serikat melalui presiden terpilih Joe Biden, dengan Israel mungkin sedikit bergejolak dibandingkan pada era Donald Trump.

Hal itu, mungkin sedikit tergambar dari momen pada 2010 silam.

Pada kunjungan ke Israel pada 2010, Biden terkejut ketika pihak berwenang mengumumkan rencana untuk membangun ratusan rumah baru di pemukiman Yahudi yang luas di Yerusalem timur.

Insiden itu membuat malu Biden dan memicu keretakan diplomatik dengan pemerintahan Obama. Meskipun Biden menentang proyek tersebut, selama satu dekade kemudian permukiman di Ramat Shlomo telah berkembang.

Melansir Associated Press pada Jumat (13/11/2020), episode itu dapat memberi pertanda apa yang akan terjadi di bawah pemerintahan Biden.

Presiden terpilih AS mungkin menentang pembangunan Israel di tanah yang diduduki yang diklaim oleh Palestina, tetapi tampaknya terbatas dalam kemampuannya untuk menghentikan itu, terutama ketika berurusan dengan Timur Tengah yang berubah dan disibukkan oleh prioritas domestik.

Proyeksi kerja presiden AS 2 bulan mendatang memberikan ujian utama bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang masalah tersebut.

Pemimpin Israel, pendukung lama permukiman, mungkin berusaha memanfaatkan hari-hari terakhir pemerintahan Trump yang ramah permukiman dan mendorong kesibukan proyek konstruksi hingga menit terakhir.

Namun, terus melakukan pembangunan permukiman di tanah Yerusalem itu dapat menimbulkan konflik dengan pemerintahan AS yang baru.

Baik pendukung pemukiman maupun kritikus memperkirakan Netanyahu akan melanjutkan proyeknya dengan hati-hati.

Hal itu didorong dengan proyeksi bahwa pemerintahan Biden akan kembali dalam kesepakatan nuklir internasional yang melibatkan Iran, yang mana Iran menjadi kekhawatiran keamanan utama bagi Israel.

Sementara, ia tampaknya tidak mungkin bertengkar dengan presiden terpilih. Sejauh ini, kantor pemerintahan Netanyahu belum memberikan tanggapan komentar.

Martin Indyk, mantan negosiator perdamaian AS selama pemerintahan Clinton dan Obama, mengatakan konflik Israel-Palestina tidak lagi menjadi "kepentingan nasional yang vital" bagi Washington dan bahwa dia tidak mengharapkan Biden untuk menjadikannya sebagai prioritas.

Meski demikian, dia mengatakan Biden masih memiliki keakraban yang kuat dengan daerah tersebut.

“Saya tidak berpikir dia akan ingin bertengkar tentang permukiman. Tapi, kalau Bibi (Netanyahu) mempersoalkan, maka akan ada masalah di sana,” kata Indyk.

Trump telah memberikan sejumlah hadiah diplomatik kepada Netanyahu, di antaranya penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional dengan Iran, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan pemindahan Kedutaan Besar AS ke sana.

Trump baru-baru ini menjadi perantara 3 kesepakatan normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab, menghancurkan posisi lama negara-negara Arab yang secara tradisional menahan pengakuan Israel sampai membuat konsesi besar kepada Palestina.

Dikelilingi oleh penasihat yang memiliki hubungan dekat dengan gerakan pemukim, pemerintahan Trump menyatakan tahun lalu bahwa mereka tidak menganggap permukiman itu ilegal berdasarkan hukum internasional.

Kemudian, pada Januari, Trump meluncurkan rencana Timur Tengah yang membayangkan menempatkan sebagian Tepi Barat, termasuk semua permukiman, di bawah kendali Israel permanen.

Israel tahun ini tampaknya siap untuk mulai mencaplok wilayah Tepi Barat di bawah rencana Trump, tetapi dibujuk dalam bentuk kesepakatan yang membangun hubungan dengan Uni Emirat Arab.

Meskipun demikian, Israel telah meningkatkan rencana untuk membangun ribuan rumah baru di seluruh Tepi Barat.

Biden, telah mengindikasikan dia akan membalikkan banyak keputusan Trump. Dia menentang aneksasi sepihak dan mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Meskipun, dia mengatakan dia tidak akan memindahkan kedutaan kembali ke Tel Aviv, dia diharapkan untuk membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem yang mengelola hubungan dengan Palestina dan mengembalikan ratusan juta dolar bantuan untuk Palestina yang diputus Trump.

Pejabat Palestina Hanan Ashrawi meminta pemerintahan yang akan datang untuk tidak kembali ke "kesalahan masa lalu" dan mengatakan kecaman tradisional AS terhadap perluasan pemukiman tidak akan cukup.

"Harus ada akuntabilitas dan konsekuensi jika Israel melanjutkan kebijakan permukimannya,” kata Ashrawi.

"Jika tidak, apa manfaat dari pernyataan kutukan, jika Israel melanjutkan ekspansi dan permukiman?"

Palestina, dengan dukungan internasional yang luas, mencari semua Tepi Barat dan Yerusalem timur, yang direbut oleh Israel pada 1967, sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.

Dengan hampir 500.000 pemukim Israel sekarang tinggal di Tepi Barat, dan lebih dari 220.000 lainnya di Yerusalem timur, Palestina mengatakan peluangnya mendirikan negara mereka dengan cepat menyusut.

Presiden Barack Obama mengambil langkah yang lebih keras dan berulang kali bentrok dengan Netanyahu mengenai konstruksi baru.

Beberapa pekan sebelum meninggalkan jabatannya, Obama mengizinkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan permukiman itu ilegal.

Titik terendah dalam hubungan itu terjadi atas biaya Biden dengan insiden Ramat Shlomo 2010.

Saat ia mengadakan pertemuan persahabatan dengan para pejabat Israel, Kementerian Dalam Negeri Israel menyetujui pembangunan 1.600 apartemen baru di lingkungan itu.

Netanyahu mengatakan pada saat itu bahwa dia telah dibutakan oleh pengumuman teknokrat tingkat rendah dan mencoba menahan kerusakan pada makan malam larut malam dengan Biden.

Meskipun demikian, Biden mengeluarkan pernyataan dengan kata-kata kasar, mengatakan persetujuan itu merusak kepercayaan.

Saat itu, Ramat Shlomo memiliki sekitar 2.000 apartemen, menurut Ir Amim, kelompok yang melacak pembangunan permukiman di Yerusalem.