Di-blacklist Malaysia karena Kritik Pemerintah, Pria Bangladesh Dibela Aktivis

Mohamad Rayhan Kabir, nama pria Bangladesh tersebut, akan dideportasi oleh Departemen Imigrasi Malaysia dan akan dilarang masuk lagi ke negara pimpinan PM Muhyiddin Yassin itu.

Alasannya, Rayhan Kabir dituding melayangkan kritik yang tidak benar ke pemerintah Malaysia dalam sebuah video dokumenter.

"Warga Bangladesh tersebut akan dideportasi dan di-blacklist untuk masuk Malaysia selamanya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Datuk Khairul Dzaimee Daud.

Video berjudul 101 East: Locked Up in Malaysia Lockdown itu diunggah pada 3 Juli oleh Al Jazeera.

Kabir mengkritik penanganan pemerintah "Negeri Jiran" terhadap imigran ilegal, dan polisi Malaysia menganggap keluhan yang diucapkannya di video "tak akurat serta bias".

Keputusan Departemen Imigrasi Malaysia ini digugat oleh MADPET. Menurut mereka, departemen itu mengeluarkan keputusan sepihak tanpa melibatkan pengadilan bahkan perdana menteri.

"Laporan dari media menyimpulkan ini kemungkinan keputusan dari Departemen Imigrasi, bukan dari Perdana Menteri dan/atau Kabinetnya," tulis Charles Hector yang mewakili MADPET, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Hector melanjutkan, jika memang Rayhan Kabir terbukti melakukan tindakan kriminal, dia seharusnya dituntut di pengadilan sesuai hukum yang berlaku di Malaysia, bukannya segera didepak ke negara asalnya.

Sebab jika Kabir sudah kembali ke Bangladesh, Malaysia mungkin tidak dapat membawanya kembali dan menuntutnya, atau menjadikannya saksi.

Hector lalu mencontohkan bagaimana Malaysia sulit membawa tersangka, pelaku, dan/atau saksi kunci di persidangan kasus korupsi dana negara 1MDB.

"Pemerintah, polisi, dan/atau Departemen Imigrasi mungkin tahu seseorang bersalah, tetapi itu tidak relevan sampai orang itu didakwa, diadili, dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan."

"Malaysia, dan dunia, mengakui prinsip hukum bahwa seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan," tegas Hector.

Lebih lanjut Hector memperingatkan, jika proses deportasi ini tak dihentikan, banyak orang akan meyakini kalau Malaysia sengaja menghindari peradilan di meja hijau.