Kemendikbud Sudah Evaluasi Penerapan Kurikulum Merdeka, Ini Hasilnya

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sudah melakukan evaluasi atas penerapan Kurikulum Merdeka sejak pertama diluncurkan yakni pada tahun 2020.

Hasilnya menunjukkan, masalah terbesar dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah mengubah paradigma guru untuk mau menggunakan Kurikulum Merdeka.

"Problem terbesar memang di guru ya. Bagaimana mengubah paradigma mereka," kata Pengembang Ahli Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Taufiq Damardjati kepada Kompas.com di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Kemendikbud Resmikan Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Nasional Maret 2024

Menurut Taufiq, guru-guru yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka sudah terbiasa mengajar dengan format yang ditentukan pemerintah.

Sementara pada Kurikulum Merdeka, guru dibebaskan untuk membuat strategi sendiri dalam pembelajaran agar siswa bisa menyerap pelajaran dengan nyaman.

"Kami justru ingin menyederhanakan administrasi, menyederhanakan format-format supaya guru benar-benar fokus memperhatikan anak," ujarnya.

"Dan itu yang kadang belum dipahami oleh guru. Sehingga terkesan di lapangan Kurikulum Merdeka susah," lanjut dia.

Masalah lainnya, lanjut Taufiq, para penjamin mutu penerapan Kurikulum Merdeka masih banyak yang belum memahami filosofi Kurikulum Merdeka.

Menurut Taufiq, kebanyakan dari mereka masih berpikiran bahwa kurikulum harus memiliki format.

Baca juga: Kurikulum Merdeka Dinilai Belum Layak Jadi Kurikulum Nasional

Banyak dari mereka masih menganggap kurikulum itu harus ada polanya, ada formatnya jadi fokusnya di pemerintah daerah kembali lagi ke administrasi-administrasi itu," jelas Taufiq.

Kendati demikian, Kemendikbud Ristek, tambah Taufiq, segera meluncurkan pengesahan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada Maret 2024.

Taufiq mengatakan, awalnya peluncuran Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional akan digelar pada Februari 2024.

Namun, karena Kemendikbud masih meminta banyak masukan dari berbagai pihak, maka peluncuran Kurikulum Merdeka ditunda.

"Tapi karena kami berusaha mendapatkan banyak masukkan dari masyarakat mengenai bagaimana Kurikulum Merdeka ini diimplementasikan, jadi agak molor sedikit," pungkas Taufiq.