Mahasiswa S2 UI: Integritas ASN Wujudkan Kepercayaan Publik

Pertanyaan yang muncul selanjutnya bagaimana bisa reformasi birokasi mendukung program nasional apabila masih terdapat persoalan serius yang terjadi di dalam internal pemerintah? Bukankah salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program adalah pelaksana program tersebut?

Pemerintah harus fokus pada penyelesaian persoalan internal terkait dengan kinerja, profesionalitas, dan integritas aparaturnya.

"Persoalan tersebut perlu diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang lebih teknis dan feasible bukan dengan sesuatu yang administratif melalui penilaian yang terkadang hanya bersifat formalitas semata," ungkap dia.

Berkaca pada negara sahabat terkait ASN

Dia mengaku, Indonesia seharusnya dapat berkaca pada apa yang sudah dilakukan oleh negara sahabat, seperti Singapura yang masuk dalam jajaran negara terbaik dalam pengelolaan pemerintahannya.

Berdasarkan Quah (2008) salah satu yang mendorong perubahan birokasi di Singapura adalah diterapkannya sistem meritokrasi bagi di dalam pemerintahan, dunia politik, bisnis dan pendidikan.

Baca juga: UTBK SNBT 2023 Gelombang II: Ini 4 Dokumen dan 2 Alat Wajib Dibawa

Sistem meritokrasi berhasil membangun budaya kompetitif di singapura sehingga berdampak pada berkembangnya tata kelola aparatur yang efektif dan efisien.

Singapura juga, lanjut dia, menjalankan strategi anti korupsi yang comprehensive sehingga menjaga integritas aparaturnya dengan membuat korupsi menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan serta beresiko tinggi.

Tidak menguntungkannya korupsi di singapura dipengaruhi oleh pemberian gaji tinggi yang diberikan oleh pemerintah kepada pejabat negaranya dan tegasnya Corrupt Practices Investigation Bureau’s (CPIB) dalam menangani kasus korupsi.

"Sehingga pejabat singapura yang ingin melakukan korupsi harus berpikir seribu kali untuk melakukan hal tersebut karena konsekuensi berat yang akan ditanggung setelahnya," ucap dia.

Baca juga: Biaya Kuliah Undip 2023 Jalur Mandiri untuk 54 Program Studi

Kedua faktor tersebut, lanjut dia, yang seharusnya didorong oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dari ASN.

Faktor-faktor tersebut juga dapat berdampak secara signifikan pada upaya mewujudkan world class bureaucracy yang menjadi target dalam pelaksanaan reformasi birokasi untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.