Ini Klarifikasi Kemendikbud Terkait Siswa Papua yang Terpapar Covid-19

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan klarifikasi pemberitaan yang beredar di media massa terkait ratusan siswa Papua terpapar Covid-19.

Dalam pemberitaan yang beredar, ada sebanyak 289 siswa di Papua yang terpapar Covid-19. Namum, Kemendikbud memberikan klarifikasi berita tersebut.

Dalam Bincang Sore yang digelar Kemendikbud secara virtual, Kamis (13/8/2020), Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri menyampaikan beberapa hal.

Baca juga: Seperti Ini Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning

Beri klarifikasi pemberitaan

Menurut Jumeri, pemerintah menyadari bahwa pembukaan layanan tatap muka berpotensi menyebabkan terjadinya klaster-klaster baru.

"Namun kami sudah memberikan instruksi agar pembukaan satuan pendidikan di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat," ujar Jumeri saat memberikan keterangan terkait Evaluasi Implementasi Penyesuaian SKB Empat Menteri pada Bincang Sore tersebut.

"Selain itu kepala sekolah harus mengisi daftar periksa pencegahan Covid-19 dan diverifikasi oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Dijelaskan, khusus di Papua itu perlu luruskan bahwa data tersebut akumulasi pasien Covid-19 sejak Maret hingga Agustus 2020.

Tak hanya itu saja, Jumeri juga menjelaskan bahwa ada 1 anak yang tertular Covid-19 tapi itu sebelum diberlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Jadi, itu bukan karena kita membuka zona kuning untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Tetapi jumlah 289 itu adalah akumulasi yang terpapar Covid-19 di Papua," jelasnya.

Tak hanya di Papua saja, Jumeri juga menjelaskan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Seperti di Balikpapan yang ada guru terpapar Covid-19.

Dirjen PAUD-Dikdasmen menjelaskan bahwa guru tersebut terpapar Covid-19 dari tetangganya dan bukan dari sekolah. Bahkan setelah itu guru tersebut langsung diisolasi mandiri di rumah.

Disamping itu, tempat tersebut juga belum dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Ada sisi positif

Jumeri mengungkapkan bahwa usai dilakukan revisi SKB 4 Menteri dan dilakukan pembukaan wilayah di zona kuning, di Pontianak, pemerintah daerah termasuk Gugus Covid daerah melakukan upaya preventif.

Yakni, sebelum sekolah dibuka, ada satu sekolah yang melakukan swab tes pada random siswa dan guru. Hasilnya, ada 14 siswa dan 8 guru reaktif.

"Ini adalah contoh yang baik dari pemerintah daerah di Pontianak. Sebelum sekolah dibuka dan dilakukan persiapan dengan menerapkan protokol kesehatan, maka diketahui ada yang reaktif," ujarnya.

Atas dasar itu, maka pembelajaran tatap muka di Pontianak harus ditunda terlebih dahulu.

Selain itu, di Tulungagung juga ada 1 siswa yang terpapar Covid-19. Tetapi, siswa itu terpapar dari orangtuanya yang bekerja sebagai pedagang kendaraan.

"Ada sebuah SD di Tulungagung yang agak terpencil dan belum membuka pembelajaran tatap muka. Tapi ada 1 siswa yang terpapar," kata Jumeri.

"Di sana dibagi beberapa kelompok. Yakni dalam satu kelompok ada 5 siswa dan gurunya datang. Karena 1 siswa terpapar, maka 4 siswa lain dilakukan tes dan hasilnya negatif tapi tetap dilakukan isolasi mandiri," imbuhnya.

Jadi, untuk menentukan dibuka atau tidaknya sekolah di zona hijau dan kuning, itu adalah kewenangan oleh pemerintah daerah dan sekolah setempat.

Baca juga: Ini Alasan Mendikbud Buka Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning

Bahkan kewenangan siswa masuk atau tidak ke sekolah itu juga diserahkan sepenuhnya kepada orang tua masing-masing. Jika tidak diizinkan, maka siswa ikut pembelajaran jarak jauh.