3 Peran Penting Kepala Sekolah di Era Normal Baru Pendidikan

Oleh: Siti Alfiyah | Kepala Sekolah SDN 1 Brangsong, Kendal, Jawa Tengah

KOMPAS.com - Memasuki tahun ajaran baru dengan kondisi abnormal seperti sekarang, kepala sekolah perlu mengubah pola pikir agar kegiatan belajar di masa pandemi bisa dilaksanakan efektif.

Guru dan orangtua perlu difasilitasi untuk bekerja sama membantu siswa bisa belajar dengan berbagai kondisinya.

Kepala sekolah memiliki tugas pokok dan fungsi yang bisa membuka kunci solusi pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini.

Apa saja tugas dan fungsi kepala sekolah?

Manajerial

Kepala sekolah selaku manajer sekolah perlu membuat alur kerja yang jelas untuk guru melaksanakan tugasnya di masa pandemi.

Bersama dengan warga sekolah, kepala sekolah perlu mereviu kurikulum yang digunakan siswa bekajar di masa pandemi. Tuangkan gagasan dalam rencana program tahunan dan mengembangkan manajemen partisipatif dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Tatap Muka di Tahun Ajaran Baru, Itu Hak Orangtua

Aksi nyata dilanjutkan dengan rapat bersama warga sekolah dan di keluarkannya surat keputusan sebagai acuan kerja.

Kucuran stimulus sebagai pendukung konsekuensi program baru yang dianggarkan dari pergeseran rencana kegiatan dan anggaran sekolah, seperti untuk pemasangan wifi, pemberian kuota kepada guru dan siswa, pengadaan gawai untuk guru maupun perangkat lain yang dibutuhkan untuk PJJ.

Buat gerakan pencegahan Covid-19 seperti 'sanaksatuker' satu anak satu masker, pengadaan wastafel, maupun sarana untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal itu bisa dilakukan dengan komitmen kepala sekolah untuk menjadi teladan bagi guru dan siswa.

Supervisi

Bagaimana bentuk pengawasan dan pemantauan melekat untuk kondisi saat ini perlu dirancang dengan kreatif untuk mengukur kinerja guru saat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Selain dari laporan tertulis yang di sampaikan oleh guru, kepala sekolah perlu proaktif masuk di setiap paguyuban kelas untuk mengetahui langsung dari orang tua dan siswa mengenai PJJ yang difasilitasi guru.

Selain format supervisi di rancang lebih sederhana dan fleksibel, kepala sekolah juga lebih sering mengajak berdiskusi para guru mulai dari pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang di buat mingguan, memetakan kurikulum BDR, hingga asesmen jarak jauh yang sesuai.

Kepala sekolah juga memotivasi guru untuk banyak belajar dari internet maupun mengikuti pelatihan webinar yang diadakan oleh berbagai lembaga agar dapat menambah wawasan tentang PJJ.

Melibatkan masyarakat

Kunci utama dalam BDR saat ini adalah pada terbangunnya hubungan yang kondusif dengan masyarakat dan wali murid.

Secanggih apapun PJJ disodorkan sekolah tanpa persetujuan dari wali murid hasilnya pasti kurang maksimal. Aturan protokoler yang ketat bukan berarti menutup akses bertemunya guru dengan wali murid.

Pemegang peran penting BDR seperti saat ini dalam mendidik dan mengajar lebih banyak dibebankan pada orang tua. Tanpa sosialisasi dan kemufakatan antara sekolah dan orang tua, program PJJ tidak akan berhasil.

Baca juga: Menghadirkan Satgas Selamat Sekolah di Tahun Ajaran Baru Besok

Kepala Sekolah dalam mengadopsi berbagai strategi untuk memilih model PJJ harus di sesuaikan pada kondisi geografis sekolahnya. Perlu adanya semacam MoU dengan wali murid untuk menentukan PJJ yang paling efektif.

Dimulai dari perekrutan daftar nama siswa dan wali murid untuk dibentuk grup paguyuban kelas, sampai pendataan untuk kepemilikan telepon pintar sehingga akan terpetakan siswa yang bisa daring atau luring.

Sekolah juga wajib menyediakan sarpras saat BDR dengan menyediakan kebutuhan buku paket bagi siswa dan guru.

Sebelum hari pertama di mulainya tahun ajaran baru, siswa sudah mendapatkan peminjaman buku paket maupun penunjangnya.

Pendistribusian dilaksanakan dengan mengundang wali murid dan jadilah momen ini dimanfaatkan untuk membangun kerja sama dan kesepakatan serta dialog untuk saling memberi masukan.

Sekolah perlu membuat PJJ yang dilaksanakan dengan mengedepankan pembelajaran yang bermakna namun tidak memberatkan siswa dan wali murid.

Kepala sekolah juga perlu mengeluarkan surat edaran tentang pedoman BDR dan aturan akademik yang mengacu pada aturan yang dikeluarkan Kemdikbud, maupun dinas terkait. Hal ini untuk menjadi acuan bagi guru dan orangtua dalam melaksanakan BDR.