Pakar Unhan: Masalah di Wilayah ZEE Indonesia Harus Direspons Hati-hati

KOMPAS.com - Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan), Mayor Jenderal TNI Dr. Pujo Widodo memiliki pandangan terkait klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas sebagian wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di dekat Kepulauan Natuna harus direspons secara serius dan hati-hati.

Itu bertujuan agar tidak mengorbankan kedaulatan negara. Karena, kedaulatan negara termasuk dalam konteks kedaulatan maritim adalah aspek yang tidak dapat dikompromikan.

"Oleh karena itu, hubungan ekonomi yang baik dengan Tiongkok atau dengan negara mana pun harus dijaga dengan hati-hati, agar tidak mengorbankan kedaulatan negara," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/3/2024).

Mayjen Pujo juga menyampaikan bahwa apa yang berkembang di Laut China Selatan (LCS) akhir-akhir ini perlu memperoleh perhatian yang serius, karena berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan yang akan berdampak pula pada Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karenanya, dia mengimbau agar negara-negara ASEAN bersatu dan menunjukan sikap tegas terhadap potensi gangguan dari pihak luar.

"Hanya dengan bergandengan tangan kita dapat menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera bagi semua," jelas dia.

Sementara itu, pihak-pihak yang berasal dari luar kawasan, termasuk Tiongkok yang merupakan sahabat Indonesia dan ASEAN, dia meminta untuk menghormati kesepakatan damai ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation) dan menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan ketegangan, seperti yang baru-baru ini terjadi di ZEE Filipina.

Indonesia harus tingkatkan penegakan hukum di wilayah ZEE

Dosen Pascasarjana UPH dan Ketua FSI, Dr. Johanes Herlijanto menjelaskan, klaim Tiongkok di LCS cenderung berubah dan makin luas.

Untuk itu, dia berharap Indonesia makin meningkatkan potensi penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah ZEE Indonesia yang diakui oleh RRT itu.

Dia juga berharap negara-negara ASEAN memperkuat persatuan dan meningkatkan ketegasan terhadap RRT.

"Saya juga mengimbau negara tersebut agar menjaga semangat damai ASEAN dan bekerja sama dengan ASEAN bagi terciptanya kode etik prilaku (Code of Conduct) di LCS, yang diharapkan dapat menjadi norma demi menjaga stabilitas di kawasan tersebut," jelas Johanes.

Ketua Program Studi Keamanan Maritim UNHAN, Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno menambahkan, sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan strategis di sekitar LCS, Indonesia harus siap sedia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam mengelola sumber daya maritime dan melindungi kedaulatan wilayah.

"Kita perlu memastikan strategi pertahanan nasional tidak hanya mengatasi ancaman langsung terhadap kedaulatan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan global yang dapat memengaruhi keamanan maritim dan stabilitas regional, seperti memperkuat koordinasi antara pemerintah, lembaga pertahanan, dan pemangku kepentingan terkait," pungkas dia.