Soal Seleksi Sekolah Kedinasan, KemenPAN-RB: Jangan Percaya yang Janjikan Kelulusan

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan sudah terintegrasi pada basis komputer.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja mengatakan, pelaksanaan integrasi itu dilakukan demi mencegah praktik calo maupun kecurangan.

"Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku. Jadi, dipastikan transparan dan akuntabel," ucap Aba dilansir dari laman resmi KemenPAN-RB, Jumat (26/1/2024).

Oleh karena itu, Aba meminta semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan orang yang menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi masuk sekolah kedinasan.

Terlebih lagi jika harus membayar sejumlah uang untuk menjamin kelulusan tersebut.

"Kami selalu ingatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia agar tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan, apalagi sampai meminta sejumlah uang," ujarnya.

Aba menjelaskan, pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan 2024 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

Proses pendaftaran juga dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id.

Ada beberapa tahapan seleksi yang harus diikuti para pendaftar sekolah kedinasan, yakni seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas telah mengatakan, pendaftaran sekolah kedinasan dijadwalkan akan dibuka mulai Maret 2024, tapi jadwal itu bisa berubah sesuai kesiapan dan dinamika.

Anas mengatakan, total ada delapan instansi yang akan buka pendaftaran di tahun 2024. Berikut daftar instansi yang akan buka pendaftaran tahun ini:

1. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

5. Badan Intelijen Negara (BIN).

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Badan Pusat Statistik (BPS).

8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)