Aptisi: Nadiem Tertutup Hanya Percaya kepada Staf Khususnya

KOMPAS.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengaku tak pernah diajak diskusi oleh Mendikbud Ristek terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Bahkan, Nadiem Makarim lebih percaya kepada staf khususnya ketimbang pejabat, seperti Direktur Jenderal (Dirjen) atau pimpinan-pimpinan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Aptisi meminta Nadiem lebih terbuka dalam membahas RUU Sisdiknas.

"Jika RUU Sisdiknas tidak berikan kontribusi yang baik bagi pendidikan Indonesia, maka pernyataan kami sebaiknya Menteri Nadiem Makarim diganti saja," ucap Ketua Aptisi Prof. Budi Djatmiko saat acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR yang disiarkan di YouTube, Selasa (20/9/2022).

Dia mengaku, Nadiem sudah hampir 4 tahun menjabat sebagai Mendikbud Ristek tidak mengetahui keluhan rakyat, rektor, guru, dosen, dan mahasiswa.

Nadiem, menurut dia, sangat sulit diajak berkomunikasi.

Lalu, undangan dari Aptisi ke Nadiem juga hanya dibalas dengan video singkat saja.

"Hanya beberapa kali saja Aptisi diajak rapat koordinasi. Berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya, biasanya 2-3 bulan sekali kami meeting untuk membicarakan permasalahan-permasalahan perguruan tinggi di Indonesia," tegas Budi.

Padahal, dia berharap kepada Nadiem untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia dengan ide-ide luar biasa yang dimilikinya.

Hal itu mengingat Nadiem merupakan seorang mantan CEO perusahaan ternama di Indonesia, yakni Gojek.

Aptisi, lanjut dia, ingin sekali memberikan kontribusi dalam merancang RUU Sisdiknas.

Sebab, Aptisi ingin memberikan kontribusi yang penuh bagi pendidikan Indonesia.

Jika RUU Sisdiknas tidak memberikan kontribusi bagi pendidikan Indonesia, Aptisi meminta Nadiem Makarim bertanggung jawba.

"Apakah Presiden (Joko Widodo) tetap mempertahankan Nadiem? Berarti membiarkan pendidikan kita carut-marut yang dituangkan dalam RUU Sisdiknas yang sunyi dan liberal. Atau Pak Presiden pilih rakyat?" tanya Prof. Budi Djatmiko.

Aptisi turun ke jalan untuk berdialog dengan Jokowi dan Nadiem Makarim

Prof. Budi mempersilahkan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Dosen, dan para mahasiswa untuk turun sebanyak-banyak ke Jakarta pada 27-29 September 2022.

"Kita ingin berdialog dengan Presiden Jokowi dan Menteri Nadiem Makarim. Kita memberi aspirasi, tidak dosa dan tidak bermasalah. Jangan ikuti organisasi yang tidak membela kepentingan saudara-saudara kalian," ucap dia.

Rencananya, demo akan dilakukan di beberapa titik, yakni Istana Negara, Kemendikbud Ristek, dan DPR.

Aptisi menginginkan hal ini kepada Kemendikbud Ristek

Prof. Budi meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek agar memasukkan roh UU Guru dan Dosen dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

"Seharusnya roh dari UU Guru dan Dosen dimasukkan dalam RUU Sisdiknas," ucapnya.

RUU Sisdiknas itu, bilang dia, akan mengancam pendidikan bergama serta sertifikasi guru dan dosen.

Aptisi pun meminta pemerintah agar membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) perguruan tinggi yang berorientasi bisnis semata.

"Kami (Aptisi) minta agar dijadikan tidak wajib dan bisa memperpanjang izin," terang dia.

Tak lupa, Aptisi meminta agar Kemendikbud Ristek membubarkan komite uji kompetensi yang tidak sesuai UU dan kembalikan ke perguruan tinggi.

"Audit kinerja penggabungan PTS yang bertahun-tahun tidak selesai dan perizinan prodi yang lambat dan itu merugikan PTS. Itu merugikan sekali," tegas dia.

Aptisi juga menginginkan untuk menaikkan KIP Kuliah untuk PTS yang saat ini masih kecil. Karena, selama ini KIP Kuliah tidak transparan dalam pembagiannya.

"Kami juga mendesak agar ujian mandiri PTN dihapuskan, karena merupakan celah korupsi rektor PTN, melemahkan kualitas PTN, dan merugikan PTS," tukas dia.