Kemendikbud: Kurikulum Merdeka Tidak Dipaksa, Sekolah Punya 3 Pilihan

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meluruskan isu terkait Kurikulum Merdeka yang harus diterapkan pada tahun 2022-2023.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Setditjen Diksi) Kemendikbudristek, Wartanto menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan, melainkan tergantung dari kesiapan dan kondisi sekolah tersebut.

“Itu tidak benar dan tidak diwajibkan karena semuanya tergantung kondisi sekolah,” jelasnya dalam kunjungan ke SMP 1 Wonopringgo, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (27/7/2022).

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun pemerintah daerah (pemda) juga tidak boleh menekan dan sekolah untuk menggunakan jenis kurikulum tertentu.

“Pemda hanya wajib mendorong kepala sekolah dan guru untuk melakukan refleksi kesiapan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Penerapan Kurikulum Merdeka tidak menunjukkan kinerja daerah. Penerapan Kurikulum Merdeka semata berdasar kesiapan dan kondisi sekolah,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Kemendibudristek telah menyiapkan tiga kurikulum yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka.

"Sekolah dapat memilih kurikulum mana yang sesuai dengan kondisi sekolah," imbuhnya.

Keunggulan Kurikulum Merdeka

Namun, Wartanto mendorong agar satuan pendidikan segera menggeser paradigma pembelajaran supaya lebih maju dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum sekolah yang mengacu pada pertumbuhan bakat dan minat peserta didik.

Dengan kurikulum ini, peserta didik dapat memilih pelajaran yang dikehendakinya sesuai minat dan bakatnya dengan pendekatan pembelajaran pembelajaran berbasis proyek atau project base learning (PBL).

“Dengan pendekatan ini masa depan anak didik tidak ditentukan sekolah, tapi oleh anak itu sendiri,” tekan Wartanto.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga memiliki banyak keunggulan.

Pertama, lebih sederhana dan mendalam. Artinya, kurikulum ini hanya berfokus pada materi yang esensial untuk tumbuh kembang depan anak didik.

Kedua, kurikulum lebih merdeka karena tidak ada jurusan pada siswa Sekolah Menengah Atas. Sebaliknya kata dia, peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya.

Selain itu, guru juga diberikan keleluasaan dalam mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik.

Wartanto mencontohkan untuk pembelajaran bidang pertanian misalnya, peserta didik tingkat PAUD diajarkan mengenal tanaman. Sebaliknya, anak didik di tingkat SMP sudah diajarkan cara menanam.

“Artinya, pembelajaran itu sesuai dengan fase peserta didik,” ujarnya.

Ketiga, Kurikulum Merdeka lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran dilakukan melalui berbagai kegiatan berbasis proyek di dalam kelas.

Dengan demikian, peserta didik mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan saat lulus sekolah, seperti bekerja dalam kelompok dan menghasilkan suatu karya.

Bangun kesiapan sekolah terapkan kurikulum merdeka belajar

Wartanto juga menegaskan bahwa Kemendikbudrustek hadir untuk mendengarkan kendala yang dihadapi satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum tersebut.

Untuk memudahkan siswa, guru, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tersebut, Kemendikbudristek meluncurkan platform Merdeka Mengajar.

“Kedatangan kami juga ingin mengenalkan platform Merdeka Mengajar untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka terutama bagi guru yang mengalami kesulitan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, dapat mengambil materi pembelajaran dari platform tersebut,” ujar Wartanto menyampaikan solusi atas kendala pembelajaran yang mungkin dihadapi dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

“Ayo, para guru untuk manfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di sana ada banyak materi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam pembelajaran,” imbaunya.

Bagi sekolah yang sudah mengajukan diri atau mendaftarkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek menyiapkan tiga jalur yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

Jalur pertama adalah Kurikulum Merdeka Belajar Mandiri. Melalui jalur ini tidak ada bimbingan teknis.

Oleh karena itu, Kemendikbudristek mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan komunitas belajar di berbagai wilayah untuk menjadi ruang berdiskusi dan berkonsultasi sehingga bila ada kesulitan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka maka sesama guru bisa saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Jalur kedua adalah Kurikulum Merdeka Berubah. Di sini, sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013, namun dapat memasukan sebagian dari Kurikulum Merdeka.

Sedangkan jalur ketiga adalah Kurikulum Merdeka Berbagi di mana sekolah dapat menyusun bahan ajar sendiri dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Wartanto juga menekankan bahwa sekolah yang tidak memiliki fasilitas apapun juga bisa menggunakan Kurikulum Merdeka asal mereka siap secara sukarela.