Omicron Meluas, KPAI: Sekolah Tatap Muka 100 Persen Cukup Berisiko

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kemendikbud Ristek, Kementerian Agama dan dinas pendidikan untuk mempertimbangkan kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan PTM 100 persen dengan kapasitas siswa di kelas 100 persen, dan masuk sekolah 100 persen, atau 5 hari sekolah dengan 6 jam pelajaran per hari berisiko.

"Setidaknya tunggulah minimal sampai 14 hari usai liburan akhir tahun," paparnya dalam siaran pers, Rabu (5/1/2022).

Rekomendasi ini, jelas dia, dilakukan dengan mempertimbangkan meningkatnya kasus omicron di Indonesia. Di samping, masyarakat baru usai liburan natal dan tahun baru.

Ia juga menyebut, pada 4 Januari 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2022 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa-Bali.

Dalam Inmendagri disebutkan Jakarta dinyatakan sebagai wilayah PPKM level 2, artinya naik yang semula berada di PPKM level 1 dan kasus Omicron terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta.

Padahal, DKI Jakarta tengah menggelar PTM 100 persen mulai Senin, 3 Januari 2021 secara serentak di semua jenjang pendidikan mulai PAUD/TK sampai SMA/SMK/sederajat.

Masih terjadi penumpukan siswa di sekolah

Retno memaparkan bahwa KPAI telah melakukan pengawasan PTM 100 persen di 3 (tiga) SD dan 1 (satu) SMP di DKI Jakarta.

Secara umum, kata dia, empat sekolah yang diawasi memiliki kesiapan yang cukup tinggi, termasuk capaian vaksinasi guru dan peserta didik.

"Untuk DKI Jakarta, vaksinasi anak usia 12-17 tahun yang tinggi, yaitu lebih dari 95 persen dan sudah 2 dosis. Sedangkan vaksinasi anak usia 6-11 tahun capaian juga cukup tinggi, hanya saja baru dosis 1," jelasnya.

Kesiapan PTM yang tinggi juga dilakukan mulai dari penyiapan infrastruktur Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), SOP, kerja sama dengan Puskesmas terdekat, bahkan ada pendamping dari para pengawas sekolah dan Kasatlak di masing-masing kecamatan di mana sekolah berada.

Sosialisasi kepada pendidik maupun kepada orangtua peserta didik juga dilakukan melalui zoom meeting sebelum PTM 100 persen, dan saat pengambilan hasil belajar semester ganjil di sekolah.

Para orangtua peserta didik juga menyambut baik PTM, meskipun agak kaget ketika PTM nya 100 persen dan 5 hari dalam seminggu.

SOP kedatangan siswa juga disiapkan dan dilaksanakan dengan baik, mulai dari cek barcode peduli lindungi, ukur suhu badan, cuci tangan, memakai masker dan pengaturan menuju kelas.

Antrian cuci tangan juga diatur agar tidak terjadi penumpukan. Namun, begitu memasuki kelas, maka ketentuan untuk jaga jarak 1 meter sulit diterapkan.

SOP kepulangan siswa juga disiapkan dengan baik, agar saat kepulangan tidak terjadi kerumunan, sehingga dibuat tiap kelas pulangnya di jeda waktunya sehingga tidak berbarengan, hal ini untuk menghindari penumpukan.

Namun, dalam praktiknya, dari hasil pengawasan masih ada penumpukan, karena para orangtua siswa terlambat menjemput anak-anaknya. Akibatnya anak-anak yang menunggu dekat pintu gerbang menjadi menumpuk.

“Sekolah sudah berusaha maksimal, namun para orangtua yang terlambat menjemput menjadi kendala dalam menghindari penumpukan”, ujar Retno.

Saat berkeliling dari satu kelas ke kelas lainnya, terlihat para peserta didik sulit jaga jarak. Ukuran ruangan kelas yang kecil dengan peserta didik antara 32-40 orang membuat jaga jarak yang ideal antara satu siswa dengan siswa lainnya di masa pandemi menjadi sulit dilakukan.

Padahal, lamanya jam belajar ditambah, yang semula hanya 4 jam per hari menjadi 6 jam per hari. Itu berarti, puluhan anak lebih lama berada di dalam ruangan bersama gurunya dalam jumlah cukup banyak.

3 rekomendasi KPAI

Melihat semakin meluasnya kasus omicron, KPAI memberikan tiga rekomendasi. Pertama, KPAI mendorong Kemendikbud Ristek, Kementerian Agama dan Dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mempertimbangkan kembali menggelar PTM 100 persen, dengan kapasitas siswa di kelas 100 persen, dan masuk sekolah 100 persen atau 5 hari sekolah dengan 6 jam pelajaran per hari.

"Hal ini dengan mempertimbangkan meningkatnya kasus omicron di Indonesia dan masyarakat baru usai liburan natal dan tahun baru, setidaknya tunggulah minimal sampai 14 hari usai liburan akhir tahun," saran Retno.

Kemudian, KPAI juga mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasi anak usia 6 -11 tahun di seluruh Indonesia, minimal mencapai 70 persen.

"Mengingat, vaksinasi anak usia 12-17 tahun saja yang sudah mulai Juli 2021 belum mencapai 70 persen, apalagi vaksinasi usia 6-11 tahun, oleh karena itu, Pemerintah perlu kerja keras melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasinya," imbuhnya.

Lalu ketiga, KPAI mendorong dinas-dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia untuk menunda PTM bagi siswa TK dan SD sebelum peserta didiknya diberikan vaksinasi lengkap 2 dosis.

"Hal ini demi menjamin pemenuhan hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia saat PTM di gelar," tulis Retno.