Aktor "Catatan Si Boy" Raih Gelar Doktor

Gelar Doktor yang digenggam karena meneliti penyusunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

UU ini memiliki riwayat usulan dan pembahasan yang cukup lama sejak 2010.

Namun, kata Dede, pada era kepengurusan DPR 2014-2019, UU ini bisa disusun dan dibahas dalam waktu dua tahun saja.

Judul disertasi yang dibuat Dede Yusuf yaitu "Pembuatan Kebijakan Pekerja Migran: Studi Penyusunan UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia".

Dede mengaku, penyusunan kebijakan publik UU PPMI yang rampung dalam dua tahun terbilang unik.

Keterlibatan sipil dalam penyusunan UU diyakini menjadi salah satu faktor yang mempercepat UU PPMI disahkan.

"DPR RI saat itu lebih terbuka dengan stakeholder, dimulai dari penyusunan naskah akademik sampai proses rapat di DPR," ucap Dede Yusuf melansir laman Unpad, Rabu (10/2/2021).

Dia menyatakan, dengan kerja bersama antara pemerintah, panitia kerja, dan masyarakat sipil, tercipta kesamaan persepsi dari UU PPMI Ini.

"Dengan demikian, UU PPMI memiliki satu visi yang sama, yaitu mengatur perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," sebut pria yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 itu.

Komitmen politik

Komitmen politik dalam UU ini, bilang Dede Yusuf, dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan, sehingga konflik kepentingan dalam diminimalisasi.

Berdasarkan penelitian Dede Yusuf di lapangan, proses formulasi yang terdiri dari policy making, agenda setting, hingga adopsi UU PPMI diperkuat oleh dua faktor, yaitu komunikasi dan kepemimpinan (leadership).

Dua faktor ini berperan penting dalam menyinergikan beragam kepentingan dalam proses perumusan kebijakan.

"Komunikasi diperlukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendukung pencapaian tujuan. Dibukanya keran komunikasi dengan masyarakat sipil mendukung tersusunnya UU tersebut," sebut politisi Demokrat ini.

Sementara faktor kepemimpinan berpengaruh untuk pencapaian kesamaan visi dalam perumusan kebijakan.

Dia menambahkan, proses penyusunan UU membutuhkan pemimpin yang mampu berperilaku baik.

Hal ini bertujuan agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Pemimpin harus melepaskan kepentingan pribadi dan sektoral sehingga sinergis dengan tujuan kebijakan," pungkas Dede Yusuf yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR.