CEK FAKTA: Muhaimin Sebut Pengungsi Rohingya Membawa Ketidakstabilan di Aceh

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh harus dihentikan untuk menjaga kestabilan.

Dilansir Kompas.com, hal itu disampaikan Muhaimin seusai menghadiri kampanye di Gedung Olah Raga (GOR) Binjai, Sumatera Utara, pada 8 Desember 2023.

"Saya kira harus setop dulu. Semua pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana. Sementara ini harus kita setop supaya masyarakat Aceh tenang. Daripada terjadi konflik, kita prioritaskan warga kita," kata Muhaimin.

Bagaimana faktanya?

Peneliti bidang hubungan internasional dan isu migrasi dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rizka Fiani Prabaningtyas mengatakan, klaim Muhaimin tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Menurut Rizka, belum ada riset dengan data valid dan komprehensif serta dapat diakses publik terkait implikasi pengungsi Rohingya terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Aceh, terhitung sejak pertama tiba pada 2009.

Berita yang beredar di media massa dan media sosial sebagian besar hanya mengulas per kejadian penolakan, terutama akibat eskalasi gelombang kedatangan sejak November 2023.

"Padahal, di balik pemberitaan penolakan tersebut, masih ada upaya warga Aceh dan komunitas lokal untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya yang jarang diberitakan," kata Rizka.

Sejauh ini kajian yang ditemukan justru banyak menyoroti rekam jejak kolaborasi pemerintah pusat, daerah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat Aceh untuk membantu pengungsi Rohingya sejak 2015 atau pasca-Krisis Andaman.

"Pernyataan Muhaimin tersebut justru berpotensi menggeneralisasi kelompok pengungsi Rohingya karena seolah-olah semua pengungsi Rohingya melakukan tindakan pemicu ketidakstabilan sosial," tuturnya.

Sementara, kata Rizka, dengan atau tanpa pengungsi Rohingya, provinsi tersebut telah memiliki sejarah konflik sosial yang panjang.

Stabilitas situasi sosial politik di Aceh senantiasa menjadi isu yang menjadi perhatian khusus, apalagi dalam konteks menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Merujuk Data Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dan 2024, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan yang patut diwaspadai.

Artinya, arahan Muhaimin untuk menghentikan gelombang masuknya pengungsi Rohingya supaya masyarakat Aceh tenang adalah analogi yang salah.

"Meski demikian, perlu diakui bahwa jika niat Muhaimin adalah memprioritaskan warga kita daripada terjadi konflik, maka niat tersebut sudah tepat," kata Rizka.

Selama ini, pemerintah Indonesia cenderung memprioritaskan kepentingan warga lokal dalam hal penanganan pengungsi luar negeri.

Hal itu dapat dilihat dari kewajiban pembiayaan, fasilitas, dan pencarian solusi jangka panjang untuk pengungsi yang masih dibebankan sepenuhnya kepada organisasi internasional.

Meski ada Peraturan Presiden 125/2016 yang membolehkan alokasi APBN untuk mendanai pengungsi, kewajiban itu masih dilimpahkan kepada Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Salah satu contoh riilnya adalah dalam pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi, selalu ditekankan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan tidak boleh membebani APBN dan APBD serta harus mengutamakan peserta didik WNI," ujar Rizka.

Menurut Rizka, menghentikan masuknya pengungsi dan pencari suaka bukan solusi yang serta merta berdampak pada meredanya konflik atau membuat warga lokal lebih tenang.

Akar dari isu konflik sosial antara pengungsi Rohingya dan warga lokal Aceh harus direspons dengan serius dan tepat, seperti masalah disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian yang simpang siur.

Kemudian, problematika implementasi Perpres 125/2016 yang berakibat ketidakjelasan pembagian peran serta tanggung jawab antaraktor pelaksana di pusat dan daerah dalam manajemen penanganan pengungsi.

Kebijakan menghentikan penerimaan pengungsi hanya akan berdampak pada tidak bertambahnya jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia.

Namun, hal itu akan berimplikasi terhadap menurunnya kapasitas penyelamatan pengungsi dan pencari suaka yang mencari perlindungan via jalur laut.

"Berarti Indonesia akan turut bertanggung jawab atas terjadinya tragedi kemanusiaan yang lebih besar akibat hilangnya pengungsi dan pencari suaka di jalur migrasi laut," kata Rizka.

Rizka menuturkan, itu jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional terhadap prinsip non-refoulement.

Dalam hukum HAM internasional, prinsip fundamental ini melarang suatu negara menolak pengungsi atau mengembalikan/mengirimkan pengungsi ke tempat yang membahayakan.

***

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).