Namun beredar kekeliruan informasi yang menyebut penonaktifan KTP DKI Jakarta dilakukan karena pemindahan ibu kota negara (IKN).
Faktanya, penonaktifan itu merupakan program Pemprov DKI sebagai upaya penertiban administrasi kependudukan.
Sebab, penduduk dengan KTP DKI harus secara de facto tinggal di wilayah Jakarta.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, rencana penonaktifan KTP DKI tidak terkait pemindahan ibu kota.
Penelusuran selengkapnya dapat dilihat di sini.
Meski pemilu masih pada tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, namun nama-nama bakal calon presiden sudah diumumkan oleh partai.
Seperti Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem dan Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dua nama itu menjadi sasaran hoaks di media sosial.
Kompas.com menemukan hoaks yang menyebutkan, kader mengepung kantor PDI-P menuntut pembatalan Ganjar sebagai capres.
Kompas.com juga menemukan hoaks yang menyebutkan, Anies ditangkap KPK.
Kedua narasi itu beredar melalui sebuah video di Facebook yang memiliki pola sama.
Klaim pada Judul video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membacakan artikel media online dan klip yang berlainan.
Sebuah video di Facebook memuat hoaks bahwa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ditangkap saat berupaya melarikan diri.
Sama seperti pola video hoaks pada umumnya, tidak ditemukan informasi tentang penangkapan Arinal.
Narator hanya membacakan narasi soal infrastruktur yang rusak di Lampung. Penelusuran selengkapnya dapat dibaca di sini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.