Kilas Balik Panama Papers dan Dampaknya di Sejumlah Negara

Sandiaga Uno membenarkan kepemilikan atas perusahaan offshore saat dikonfirmasi Rappler.

"Dalam proses investasi dan penciptaan lapangan kerja sangat lazim menggunakan jasa penyedia offshore corporations, tentunya semua dalam koridor hukum," kata Sandiaga.

Sementara Luhut membantah namanya tercantum dalam Panama Papers, saat dikonfirmasi Rappler pada 25 April 2016. Dia disebut sebagai pemilik perusahaan Mayfair Ltd.

"Saya tidak pernah terlibat di dalam itu (Panama Papers). Saya tidak tahu itu yang namanya perusahaan Mayfair," kata Luhut.

Dampak Panama Papers

Dikutip dari laman ICIJ, segera setelah dirilis Panama Papers menduduki peringkat pertama trending topic Twitter di seluruh dunia.

Dalam beberapa minggu pertama, 72 laporan dan produk data yang dipublikasikan ICIJ dibaca lebih dari 80 juta kali oleh orang-orang di lebih dari 200 negara dan wilayah.

Pada saat bersamaan, laporan tentang Panama Papers yang dipublikasikan mitra media menjangkau audiens yang berjumlah ratusan juta di seluruh media digital, cetak, dan siaran.

Pengungkapan Panama Papers juga berdampak langsung pada para politisi dari berbagai negara, sebagian kehilangan pekerjaan.

Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri menyusul protes nasional setelah terungkap bahwa dia dan istrinya memiliki sebuah perusahaan di British Virgin Islands.

Baca juga: Tuding Kebocoran Anggaran, Prabowo Disindir soal Skandal Panama Papers

Pada 2017, Mahkamah Agung Pakistan memecat perdana menteri terlama di negara itu, Nawaz Sharif, akibat terungkapnya properti keluarganya di luar negeri. Setahun kemudian dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan denda 10,6 juta dollar AS.

Di Inggris Raya, Panama Papers menjadi rujukan anggota parlemen ketika mengesahkan undang-undang pada tahun 2017 tentang tindak pidana bagi pengacara yang tidak melaporkan penggelapan pajak klien.

Pada September 2021, Panama Papers berperan penting dalam lahirnya undang-undang baru yang mewajibkan pemilik perusahaan di Ghana untuk mengidentifikasi diri mereka.

Sementara di Amerika Serikat, Panama Papers membantu meyakinkan Kongres untuk menulis dan mengesahkan Corporate Transparency Act, yang mewajibkan pemilik perusahaan AS untuk mengungkapkan identitas mereka ke Departemen Keuangan.

Berdasarkan data ICIJ, Panama Papers masih terus memberikan dampak hingga Maret 2021, lima tahun setelah dokumen itu dirilis.

Di Malta, pihak berwenang mendakwa Keith Schembri, mantan kepala staf Perdana Menteri Joseph Muscat, dengan pencucian uang dan penipuan.

Di Peru, Rafael Lopez Aliaga, seorang kandidat presiden gagal meminta pengadilan menghentikan penyelidikan atas perannya dalam kasus pencucian uang terkait Panama Papers.

Panama Papers juga menjadi rujukan untuk merekrut ratusan karyawan baru dalam upaya melawan penipuan pajak di Denmark.

Baca juga: Tersangkut Panama Papers, PM Pakistan Telah Mengundurkan Diri