Kilas Balik Panama Papers dan Dampaknya di Sejumlah Negara

KOMPAS.com - Pengungkapan dokumen Panama Papers tujuh tahun lalu, pada 3 April 2016, membuat kekayaan para konglomerat dari berbagai negara menjadi sorotan publik.

Dilansir Britannica, Panama Papers merujuk pada kebocoran 11,5 juta file dari database firma hukum offshore terbesar keempat di dunia, Mossack Fonseca, yang berbasis di Panama.

File tersebut mula-mula diperoleh oleh surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung, dari sumber anonim, lalu dibagikan ke Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).

ICIJ kemudian membagikan temuan tersebut dengan 107 organisasi media di 80 negara, termasuk surat kabar seperti Le Monde di Perancis dan The Guardian di Inggris. Media Indonesia yang terlibat dalam investigasi ini adalah Tempo.

Selama setahun, tim yang terdiri dari sekitar 370 jurnalis mengakses dan meneliti file-file tersebut, menciptakan proyek jurnalisme investigasi internasional terbesar.

Investigasi ini dirahasiakan sepenuhnya oleh semua jurnalis hingga tanggal yang disepakati — 3 April 2016 — ketika laporan tentang Panama Papers dipublikasikan untuk pertama kalinya.

Panama Papers mengungkap bagaimana Mossack Fonseca telah membantu perusahaan dan individu dari lebih dari 200 negara dalam menyembunyikan uang mereka di rekening luar negeri, negara suaka pajak (tax haven), dan perusahaan cangkang.

Terungkap bahwa orang-orang super kaya di seluruh dunia memanfaatkan tax haven untuk menyembunyikan kekayaan, menghindari pengawasan publik, dan menghindari pajak.

Selain itu, terungkap penggunaan rekening luar negeri oleh tersangka kejahatan untuk mencuci pendapatan ilegal, dan oleh pihak-pihak yang berusaha menghindari hukum.

Nama-nama dalam Panama Papers

Dilansir The Guardian, para pemimpin nasional yang disebut dalam Panama Papers antara lain Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, dan mantan Wakil Presiden Irak Ayad Allawi.

Ada pula Presiden Ukraina Petro Poroshenko, putra mantan Presiden Mesir Alaa Mubarak, dan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Dokumen itu juga mengungkap cara menghindari pembayaran pajak yang dijalankan dana investasi offshore milik ayah dari Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Untuk menghindari keharusan membayar pajak, mereka menyewa sekelompok penduduk Bahama untuk menandatangani dokumen-dokumen perusahaan.

Dilansir Rappler, terdapat pula nama-nama orang Indonesia yang disebut dalam Panama Papers, seperti politisi partai Golkar Airlangga Hartarto, pebisnis Sandiaga Uno, dan Luhut Binsar Pandjaitan yang ketika itu menjabat Menko Polhukam.

Nama-nama itu disebut memiliki perusahaan cangkang di luar negeri. Namun, perlu dicatat bahwa memiliki perusahaan cangkang bukan berarti menghindari pajak. Banyak perusahaan membuat perusahaan cangkang untuk kepentingan bisnis.

Sandiaga Uno membenarkan kepemilikan atas perusahaan offshore saat dikonfirmasi Rappler.

"Dalam proses investasi dan penciptaan lapangan kerja sangat lazim menggunakan jasa penyedia offshore corporations, tentunya semua dalam koridor hukum," kata Sandiaga.

Sementara Luhut membantah namanya tercantum dalam Panama Papers, saat dikonfirmasi Rappler pada 25 April 2016. Dia disebut sebagai pemilik perusahaan Mayfair Ltd.

"Saya tidak pernah terlibat di dalam itu (Panama Papers). Saya tidak tahu itu yang namanya perusahaan Mayfair," kata Luhut.

Dampak Panama Papers

Dikutip dari laman ICIJ, segera setelah dirilis Panama Papers menduduki peringkat pertama trending topic Twitter di seluruh dunia.

Dalam beberapa minggu pertama, 72 laporan dan produk data yang dipublikasikan ICIJ dibaca lebih dari 80 juta kali oleh orang-orang di lebih dari 200 negara dan wilayah.

Pada saat bersamaan, laporan tentang Panama Papers yang dipublikasikan mitra media menjangkau audiens yang berjumlah ratusan juta di seluruh media digital, cetak, dan siaran.

Pengungkapan Panama Papers juga berdampak langsung pada para politisi dari berbagai negara, sebagian kehilangan pekerjaan.

Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri menyusul protes nasional setelah terungkap bahwa dia dan istrinya memiliki sebuah perusahaan di British Virgin Islands.

Pada 2017, Mahkamah Agung Pakistan memecat perdana menteri terlama di negara itu, Nawaz Sharif, akibat terungkapnya properti keluarganya di luar negeri. Setahun kemudian dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan denda 10,6 juta dollar AS.

Di Inggris Raya, Panama Papers menjadi rujukan anggota parlemen ketika mengesahkan undang-undang pada tahun 2017 tentang tindak pidana bagi pengacara yang tidak melaporkan penggelapan pajak klien.

Pada September 2021, Panama Papers berperan penting dalam lahirnya undang-undang baru yang mewajibkan pemilik perusahaan di Ghana untuk mengidentifikasi diri mereka.

Sementara di Amerika Serikat, Panama Papers membantu meyakinkan Kongres untuk menulis dan mengesahkan Corporate Transparency Act, yang mewajibkan pemilik perusahaan AS untuk mengungkapkan identitas mereka ke Departemen Keuangan.

Berdasarkan data ICIJ, Panama Papers masih terus memberikan dampak hingga Maret 2021, lima tahun setelah dokumen itu dirilis.

Di Malta, pihak berwenang mendakwa Keith Schembri, mantan kepala staf Perdana Menteri Joseph Muscat, dengan pencucian uang dan penipuan.

Di Peru, Rafael Lopez Aliaga, seorang kandidat presiden gagal meminta pengadilan menghentikan penyelidikan atas perannya dalam kasus pencucian uang terkait Panama Papers.

Panama Papers juga menjadi rujukan untuk merekrut ratusan karyawan baru dalam upaya melawan penipuan pajak di Denmark.