[HOAKS] Judul Artikel Puan Maharani Dipaksa Rakyat Jadi Capres sampai Tak Bisa Tidur

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah konten di media sosial memuat narasi bahwa Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani siap maju sebagai calon presiden karena dipaksa rakyat.

Unggahan tersebut berupa tangkapan layar artikel berjudul “Puan Maharani siap maju jadi Capres 2024 karena dipaksa rakyat sampai tidak bisa tidur”.

Setelah ditelusuri, tangkapan layar artikel itu merupakan hasil rekayasa.

Narasi yang beredar

Tangkapan layar artikel berjudul Puan Maharani siap maju jadi Capres 2024 karena dipaksa rakyat sampai tidak bisa tidur” dibagikan akun Facebook ini dan ini.

Dalam keterangannya, salah satu akun menuliskan demikian:

Jadi rakyat kok senengane main paksa. Tenang mbak puan. Jangan mau dipaksa. Gak usah nggatekke rakyat biar sampean bisa tidur saja

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang Puan Maharani tidak bisa tidur karena dipaksa rakyat untuk menjadi capres di Pemilu 2024

Penelusuran Kompas.com

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, judul dalam artikel yang beredar tersebut merupakan hasil rekayasa.

Gambar Puan dan nama penulis artikel tersebut identik dengan artikel di Okezone.com ini. Artikel aslinya berjudul “Harta Kekayaan Puan Maharani, Punya 75 Bidang Tanah di RI”.

Artikel tersebut memuat informasi mengenai kekayaan Puan Maharani yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN).

Dalam LKHPN pada 31 Desember 2020, diketahui Puan memliki kekayaan sebesar Rp382,41 miliar. 

Puan tercatat memiliki 75 bidang tanah dan bangunan atas nama dirinya. Tanah milik Puan tersebar di sejumlah wilayah di Pulau Bali dan Jabodetabek. 

Kesimpulan

Narasi bahwa Puan Maharani siap maju sebagai capres pada Pilpres 2024 karena dipaksa rakyat adalah hoaks.

Judul artikel dalam tangkapan layar merupakan hasil rekayasa. Artikel aslinya membahas mengenai jumlah kekayaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.