2022 Jadi Tahun Suram Kepolisian dan Upaya Kembalikan Kepercayaan Publik

KOMPAS.com - Kinerja Polri sepanjang tahun 2022 banyak disorot oleh publik, terutama di semester II. Bukan karena prestasi, namun karena sejumlah petinggi dan anggotanya terseret beberapa kasus, mulai dari pembunuhan hingga narkoba.

Kredibilitas Polri di mata masyarakat pun sempat anjlok, hingga Presiden Jokowi memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajaran institusi Polri ke Istana Negara pada 14 Oktober 2022 lalu.

Dalam pertemuan itu Jokowi menyoroti turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Oktober 2022, citra Polri di mata masyarakat cukup menurun dan menjadi titik paling rendah dalam dua tahun terakhir. 

Dalam survei itu hanya 48,5 persen responden yang menilai lembaga kepolisian citranya baik. Padahal, di survei-survei sebelumnya citra polisi selalu di atas 65 persen.

Penurunan intens terjadi selama Juni 2022 hingga Oktober 2022. Secara berturut-turut, citra Polri merosot sebesar 9 persen sampai 17,2 persen.

Sejak kasus pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada bulan Juli 2022, kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri mulai menurun. 

Selama berbulan-bulan masyarakat disuguhi cerita bohong tentang kematian Brigadir J oleh Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Selain merekayasa skenario pembunuhan, Ferdy Sambo dan beberapa anggota Polri juga berupaya menghilangkan alat bukti pembunuhan dan menghalangi penyelidikan. 

Penanganan kasus itu pun dinilai lambat dan tidak tuntas, hingga Presiden Jokowi memberikan teguran sebanyak empat kali kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus yang cukup pelik tersebut.

Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menuturkan, kebohongan di awal kasus tewasnya Brigadir J membuat masyarakat sulit untuk percaya pada polisi.

Menurut Bambang,  kasus pembunuhan Brigadir J semakin meyakinkan masyarakat bahwa polisi bisa mengatur hukum.

Kasus pembunuhan Brigadir J tersebut pun membuat beberapa kasus lainnya mencuat ke permukaan. Seperti isu adanya konsorsium judi online 303 yang melibatkan kepolisian dan Ferdy Sambo.

Setelah isu itu mencuat, Polri gencar melakukan pemberantasan judi online di berbagai daerah dengan menangkap sejumlah tersangka.

Di Jawa Tengah misalnya, Polda Jateng mengungkap 18 kasus judi online di wilayahnya. Dua kasus yang diungkap diketahui servernya berada di Thailand dan Kamboja.

Namun sebagai pengamat kepolisian, Bambang menilai langkah yang dilakukan oleh Polri itu tidak tuntas, sebab tidak mengungkap siapa tokoh utama di balik judi online yang marak di Indonesia.

“Bagi masyarakat, ini (kasus pembunuhan Brigdir J) ada berkahnya dalam tanda kutip. Berkah artinya masyarakat tahu bobroknya kepolisian. Problemnya kan polisi tidak mengakui bobroknya. Masih saling menutup-nutupi sampai sekarang," kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

"Terkait konsorsium 303 sampai sekarang itu kan belum tuntas hanya pernik-pernik saja," ujar dia.

Kasus Kanjuruhan

Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat karena kasus pembunuhan Brigadir J, institusi Polri kembali disorot setelah terjadinya Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Dalam tragedi tersebut, sebanyak 135 orang tewas.

Berdasarkan penyelidikan yang yang dilakukan oleh Komnas HAM , kebanyakan korban yang meninggal dunia disebabkan karena kehabisan oksigen akibat paparan gas air mata.

Temuan Komnas HAM itu pun semakin menguatkan dugaan banyak pihak yang menyebut bahwa kericuhan terjadi sejak polisi yang berjaga menembakkan gas air mata ke tribun penonton.

Sayangnya, Kapolda Jawa Timur saat itu, Irjen Nico Afinta justru mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya Nico seolah membenarkan penembakan gas air mata tersebut dengan mengatakan bahwa itu sudah sesuai prosedur.

Menurut Nico, hal itu sebagai upaya menghalau serangan suporter yang merangsek turun ke lapangan dan berbuat anarkis.

Padahal dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion (FIFA Stadium Saferty dan Security Regulations), penggunaan gas air mata tidak diperbolehkan.

Hal itu tertulis di Pasal 19 b soal pengaman di pinggir lapangan. "No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used (senjata api atau 'gas pengendali massa' tidak boleh dibawa atau digunakan).

Oleh beberapa pihak, ditetapkannya 6 tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan pun belum bisa dianggap bahwa kasus tersebut telah diusut dengan tuntas.

"Terkait kasus Kanjuruhan sampai sekarang juga masih terkesan main-main saja kalau saya lihat. Penersangkaan enam orang itu pun juga tidak jelas, masyarakat pun memprediksi ending-nya juga mereka akan lolosnya semua," kata Bambang.

Dikutip dari Kompas.com, Tragedi Kanjuruhan semakin memperpanjang rekam jejak kekerasan oleh kepolisian yang mengakibatkan korban warga sipil. 

Pada 2020 Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya terdapat 411 korban akibat penggunaan kekuatan polisi di 15 provinsi selama aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja antara 6 Oktober sampai 10 November 2020.

Organisasi itu juga mencatat 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Berdasarkan laporan tim advokasi gabungan, 301 di antaranya ditahan tanpa komunikasi dengan berbagai jangka waktu, termasuk 18 jurnalis yang telah dibebaskan.

Dugaan peredaran narkoba Teddy Minahasa

Setelah Irjen Nico Afinta dicopot sebagai Kapolda Jawa Timur, rencananya akan digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.

Belum sempat dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur, Teddy sudah mencoreng institusi Polri. Ia terlibat dalam kasus peredaran narkoba.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Teddy berperan mengendalikan peredaran sabu seberat lima kilogram yang diambil oleh AKPB Dody Prawiranegara dari barang bukti hasil pengungkapan kasus di Mapolres Bukittinggi.

Teddy juga diduga memberi perintah kepada AKBP Dody Prawiranegara yang menjabat Kapolres Bukittingi untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

Kasus itu pun semakin membuat kepercayaan publik kepada polisi di bulan Oktober semakin merosot setelah Tragedi Kanjuruhan.

Sebagai pengamat kepolisian, Bambang Rukminto menilai bahwa ditangkapnya Teddy Minahasa belum tentu menjami bahwa jaringan peredaran narkoba di kepolisian telah hilang. Sebab, sampai sekarang menurut Bambang jaringan tersebut belum terbongkar.

"Kasus Teddy Minahasa hanya mengejar Tedy Minahasanya saja. Tapi jaringan narkobanya sendiri kan sampai sekarang belum dikejar, belum diselidiki secara tuntas," kata dia.

Dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa itu terdapat 11 orang tersangka. Empat di antaranya merupakan polisi.

Kepercayaan publik

Bambang Rukminto menilai bahwa penting bagi polisi untuk mengembalikan kepercayaan publik pada tahun 2023 nanti. Sebab, semester II tahun 2022 merupakan masa-masa suram bagi kepolisian.

Ia mencatat setidaknya ada empat kasus yang melibatkan polisi dan disorot masyarakat. Yakni pembunuhan Brigadir J, Tragedi Kanjuruhan, peredaran narkoba Teddy Minahasa dan soal tambang ilegal Ismail Bolong.

Keempat kasus tersebut sampai saat ini belum diungkap secara tuntas.

“Kasus Ismail Bolong mislanya, saya melihat langkah yang dilakukan kepolisian hanya sekadar mengusut perizinan tambang ilegalnya Ismail Bolong. Tapi tidak mengusut terkait dengan aliran dana yang sebenarnya menjadi subtansi dalam kasus ini,” tuturnya.

Bagi Bambang kedepan Kapolri harus benar-benar melakukan langkah konkrit jika ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terlebih sebentar lagi akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 nanti. 

“Kalau kepercayaan masyarakat ini tidak segera pulih, risikonya pada pesta demokrasi nanti. Karena polisi kan berperan dalam pengawasan dan penegakkan hukum terkait dengan Pemilu. Hal itu bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Charta Politika Indonesia, disebutkan bahwa di bulan Desember ini kepercayaan publik kepada kepolisian telah meninggakat.

Kini kepercayaan publik kepada kepolisian berada di angka 62,4 persen.