Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.
Namun, kapan kemungkinan reshuffle dilakukan belum diketahui.
Adapun dukungan publlik untuk reshuffle itu dikaitkan dengan sejumlah menteri yang hendak mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, bukan karena polemik DBH migas Kepulauan Meranti.
Di sisi lain, memang terdapat polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti yang diikuti upaya mediasi oleh Kemendagri. Polemik itu pun telah dinyatakan selesai tanpa ada pembicaraan sanksi.
Dilansir dari Antara, hasil dari pertemuan mediasi itu, DBH migas 2022 Kepulauan Meranti diubah menggunakan harga minyak bumi 100 dollar AS per barel, dari yang sebelumnya dihitung dengan harga 60 dollar AS.
Naiknya penentuan harga itu, menyebabkan jumlah yang dibayarkan Kemenkeu ke Pemkab Kepulauan Meranti selama ini pun kurang. Maka kekurangan bayar itu akan ditransfer oleh Kemenkeu.
Menteri-menteri dari kementerian yang terlibat dalam polemik itu, juga masih menjabat alias belum dicopot oleh Jokowi. Hal ini berbeda dengan klaim yang beredar di media sosial.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim bahwa sejumlah menteri dicopot atau di-reshuffle karena polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah hoaks.
Presiden Jokowi memang mengatakan ada kemungkinan melakukan reshuffle, namun belum diketahui akan diputuskan kapan.
Isu reshuffle ini pun terkait sejumlah menteri yang ingin mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, bukan polemik DBH migas Kepulauan Meranti.
Selain itu, menteri dari kementerian terkait, yakni Menteri Keuangan, Mendagir, dan Menteri ESDM masih menjabat. Polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti pun telah dinyatakan selesai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.