[KLARIFIKASI] Narasi Keliru soal Normalisasi Hubungan Indonesia dan Israel

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan mengeklaim, Indonesia setuju untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Langkah itu merupakan syarat menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

Namun, narasi tersebut telah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Narasi yang beredar

Narasi soal Indonesia setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai syarat menjadi anggota OECD dibagikan oleh akun Instagram ini.

Akun tersebut membagikan gambar surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait kabar normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel.

Unggahan itu diberikan keterangan demikian:

Baru saja H+1 lebaran, di tengah suasana berbahagia Idulfitri, kita disuguhi kabar menohok dari Israel mengenai Indonesia yang dikabarkan akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai syarat masuk OECD.

Kami segenap rakyat Indonesia memohon klarifikasi mengenai kebenaran berita ini, Pak @jokowi dan Ibu @retno_marsudi. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan.????

Akun Instagram Tangkapan layar akun Instagram, narasi yang menyebut Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel

Penelusuran Kompas.com

Seperti diberitakan Kompas.com, Kemenlu membantah bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel demi keanggotaan OECD. 

Juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan, tidak ada rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Ia mengatakan, posisi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina. 

"Terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini, posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution," ujar Iqbal, dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/4/2024).

Terkait OECD, ia menjelaskan, proses keanggotaan Indonesia dipastikan memakan waktu cukup panjang. Sebab, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. 

"Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda," kata Iqbal.

"Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu tiga tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari lima tahun," tutur dia.