Terkait hoaks Covid-19, Ika menilai ada banyak pihak yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat di masa pandemi dengan menyebarkan penipuan berkedok bantuan, hadiah, paket data, dan sejenisnya.
Penipuan ini biasanya mucul dalam bentuk link phising dan scamming yang mengatasnamakan pemerintah, bank, jasa pengiriman barang, badan usaha milik negara (BUMN), bahkan perusahaan lainnya.
"Ketika 2020, pandemi mulai, diikuti dengan krisis ekonomi di berbagai sektor, itu kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memanipulasi publik dengan konten bantuan," ujar dia.
Baca juga: [HOAKS] Bantuan Rp 1,2 Juta untuk Nasabah BRI dan BNI
Penipuan ini bisa berujung pada pinjaman online (pinjol), hingga pencurian data.
Adapun tindakan pencurian data bisa menimbulkan kerugian yang tidak terbatas bagi masyarakat. Mengingat akses di sektor keuangan, kesehatan, dan sektor penting lainnya menggunakan data-data pribadi sebagai validasi.
"Begitu ada konten dengan narasi memberikan bantuan apa pun, mulai uang tunai dan bantuan pulsa itu berpotensi sekali memanipulasi publik," kata Ika.
Semakin mendekati tahun Pilpres, akan semakin banyak hoaks yang mencatut nama-nama tokoh tertentu yang diperkirakan maju di Pilpres 2024.
"Meskipun Pilpres Indonesia masih 2 tahun lagi, tapi itu sudah mulai kita rasakan sejak tahun kemarin 2021. Sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh yang kemungkinan akan running di Pilpres. Ini udah mulai banyak juga misinformasi soal isu politik baik terhadap beberapa tokoh dan sebagainya," jelas Ika.
Misalnya, hoaks yang mengaitkan tokoh tertentu sebagai penyebab banjir. Hoaks semacam ini bisanya digunakan untuk menjatuhkan citra dari lawan politik dari kubu tertentu.
Baca juga: AJI Nilai Pelabelan Hoaks ke Karya Jurnalistik Jadi Tantangan Media pada 2022