Survei APJII, Hoaks Politik Mendominasi Media Sosial

KOMPAS.com - Hoaks mengenai politik mendominasi media sosial pada awal 2024. Ini mengemuka dalam hasil survei penetrasi internet di Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

APJII mengumpulkan data melalui wawancara tatap muka kepada 8.720 responden di 38 provinsi di Indonesia, periode 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024.

Berdasarkan hasil survei, berikut kategori konten informasi hoaks paling banyak ditemukan.

• Politik sebanyak 24,7 persen
• Infotainment atau gosip sebanyak 15,27 persen
• Kejahatan sebanyak 11,49 persen
• Ekonomi atau keuangan sebanyak 10,53 persen
• Pemerintahan sebanyak 10,38 persen
• Bencana sebanyak 8,56 persen
• Keagamaan sebanyak 8,18 persen
• Kesehatan sebanyak 6,78 persen
• Pendidikan sebanyak 2,58 persen
• Internasional 1,53 persen

Data yang ada menunjukkan, informasi keliru seputar politik dan gosip mendominasi di awal tahun 2024.

"Ini mengindikasikan bahwa kedua area ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih ketat, dalam verifikasi fakta dan edukasi media untuk masyarakat," kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, dalam konferensi pers, Rabu (31/1/2024).

Banyaknya konten hoaks politik sejalan dengan meningkatnya jenis konten yang sering diakses oleh responden.

Sebanyak 40,56 persen responden menggunakan internet untuk berselancar di isu politik, sosial, hukum dan HAM.

"Ini mungkin mencerminkan perubahan fokus masyarakat, dari kesehatan ke isu politik. Mungkin sebelumnya karena Covid banyak orang browsing tentang hidup sehat dan lain-lain, tetapi karena sekarang 2024 semua bergeser ke konten-konten politik," jelas Arif.

Konten-konten hoaks yang beredar sebagian besar ditemukan di media sosial, yakni sebanyak 59,75 persen.

Diikuti dengan chat atau platform perpesanan sebanyak 29,12 persen dan situs berita 11,12 persen.

Terkait sebaran hoaks, Arif menyarankan agar peningkatan literasi digital ditingkatkan.

"Untuk menangani hoaks, termasuk peningkatan literasi digital tentunya, kerja sama lebih dekat antara platform media sosial, pengawasan konten, dan lembaga verifikasi fakta untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan," kata Arif.