Kata dan Fakta: Menguji Pernyataaan Muhaimin pada Debat Keempat Pilpres

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyampaikan beberapa klaim dalam debat keempat Pilpres 2024, pada Minggu (21/1/2024).

Muhaimin menyinggung jumlah petani gurem dan dampak program lumbung pangan nasional atau food estate yang menimbulkan konflik agraria serta merusak lingkungan.

Klaim lain yang disampaikan yakni mengenai target bauran energi terbarukan (EBT), rendahnya anggaran untuk krisis iklim, persoalan tambang ilegal, penambangan nikel, dan dana desa.

Tim Cek Fakta Kompas.com memeriksa berbagai klaim yang disampaikan Muhaimin selama debat. Berikut rangkumannya.

1. 16 juta rumah tangga petani gurem

Muhaimin menyebutkan, jumlah rumah tangga petani gurem saat ini mencapai 16 juta.

Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 10 tahun terakhir ada 3 juta rumah tangga petani gurem.

Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang diselenggarakan BPS menunjukkan, petani gurem atau petani yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar semakin bertambah.

Petani gurem di Indonesia bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023.

Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023.

Selengkapnya baca di sini.

2. Food estate hasilkan konflik agraria

Muhaimin mengatakan, program food estate menimbulkan konflik agraria dan merusak lingkungan.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, food estate komoditas singkong dari luasan Area of Interest (AoI) tahap pertama seluas 32.000 hektare berdampak pada kerusakan lingkungan.

Luasan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah ini, menurut Walhi, telah membuka kawasan hutan seluas kurang lebih 600 hektare. Kerusakan lingkungan utamanya banjir yang melanda desa-desa terdekat.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pertumbuhan ekonomi Sulteng 13 persen, tapi rakyatnya miskin

Muhaimin mengatakan, hilirisasi tambang tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia menyebutkan Sulawesi Tengah sebagai contoh. Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 13 persen, tetapi rakyatnya tetap miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh positif sebesar 13,06 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan III 2023.

Pertumbuhan ekonomi Sulteng banyak disumbang sektor tambang terutama nikel. Namun, nyatanya tambang tak bisa menekan angka kemiskinan dan bahkan menciptakan kesenjangan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebesar 395.660 orang atau bertambah 5.950 orang dibandingkan dengan September 2022.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41 persen, naik 0,11 persen ketimbang September 2022, dan naik 0,08 persen daripada Maret 2022.

Selengkapnya baca di sini.

4. Target bauran EBT 2025 turun jadi 17 persen

Muhaimin mengatakan, target bauran energi baru terbarukan (EBT) tahun 2025 turun dari 23 persen menjadi 17 persen.

Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran EBT menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya 23 persen di tahun 2025, melalui pembaruan Kebijakan Energi Nasional atau KEN.

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN, Yunus Saefulhak mengatakan, target tersebut dimaksudkan agar capaian target tetap masuk meski hanya tercapai di skenario angka terendah.

Selengkapnya baca di sini.

5. Anggaran untuk mengatasi krisis iklim

Muhaimin mengatakan, anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia jauh di bawah sektor-sektor lainnya.

Bagaimana faktanya? Anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun.

Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.

Hal tersebut diketahui dari publikasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI berjudul Anggaran Hijau Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2022).

Selengkapnya baca di sini.

6. 2.500 tambang ilegal di Indonesia

Muhaimin mengungkapkan, ada 2.500 tambang ilegal yang tercatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM mengidentifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.215 di antaranya ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat atau WPR.

PLT Ditjen Minerba ESDM Bambang Suswantono mengatakan, pelaku praktik penambangan ilegal umumnya merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan formal.

Selengkapnya baca di sini.

7. Klaim soal pemasukan dari nikel sangat kecil

Muhaimin mengatakan, pemasukan Indonesia dari nikel sangat kecil kendati eksploitasi dilakukan secara ugal-ugalan dan proses hilirisasi tanpa mempertimbangkan aspek ekologi serta sosial.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta, produksi bijih nikel Indonesia sekitar 1,6 juta ton pada 2022.

Jumlah itu terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi sekitar 330.000 ton, dan Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220.000 ton.

Produksi bijih nikel Indonesia dari 2018 hingga 2022 juga selalu menjadi nomor satu dunia.

Sejak Januari 2020, Pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel mentah dengan tujuan mendapat manfaat lebih dari unsur logam itu.

Sebelum kebijakan hilirisasi, Indonesia mencatatkan nilai ekspor bahan mentah nikel sebesar Rp 15 triliun.

Saat ini, nilai ekspor nikel setelah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir meningkat drastis menjadi Rp 360 triliun.

Selengkapnya baca di sini.

8. Klaim produksi nikel Indonesia berlebih

Muhaimin menyebutkan, produksi nikel Indonesia berlebih atau oversupply. Bagaimana faktanya?

Pada November 2023, harga nikel anjlok sekitar 50 persen dari harga tertingginya pada Januari 2023.

Alasan utama penurunan harga itu adalah kelebihan pasokan nikel yang disebabkan oleh investasi besar pada kapasitas pengolahan Indonesia selama tiga hingga empat tahun terakhir.

Pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak sesuai ekspektasi karena tingginya suku bunga dan inflasi yang memengaruhi daya beli di pasar Amerika Utara dan Eropa.

Hal ini mengakibatkan kelebihan pasokan nikel, dan Indonesia mengalami peningkatan produksi bijih nikel sebesar 50 persen pada 2022.

Surplus pasar nikel global diperkirakan akan meningkat menjadi 239.000 metrik ton pada 2024, naik dari 223.000 ton pada 2023.

Selengkapnya baca di sini.

9. Klaim desa tertinggal tinggal 4.000

Muhaimin menyebutkan, jumlah desa tertinggal kini hanya 4.000.

Jumlah desa tertinggal tercantum dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berikut jumlah desa tertinggal dari 2019-2023:

• 2019: 17.626 desa
• 2020: 13.961 desa
• 2021: 12.177 desa
• 2022: 9.234 desa
• 2023: 6.803 desa

Berikut jumlah desa sangat tertinggal dari 2019-2023:

• 2019: 3.536 desa
• 2020: 2.466 desa
• 2021: 4.985 desa
• 2022: 4.438 desa
• 2023: 4.382 desa

Selengkapnya baca di sini.

10. Klaim dana desa meningkat dari tahun ke tahun

Muhaimin menyebutkan, dana desa meningkat dari tahun ke tahun.

Dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan.

Besaran anggaran mempertimbangkan kinerja desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan riset Litbang Kompas, sejak disalurkan pada 2015, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat tiga kali lipat pada 2023.

Pada tahun pertama diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa sebesar Rp 20,8 triliun.

Untuk tahun 2023, angkanya sudah mencapai Rp 70 triliun. Rata-rata pertambahan dana desa adalah 21,3 persen per tahun.

Selengkapnya baca di sini.