[HOAKS] UNHCR adalah Komunitas Pencitraan Buatan Amerika, Rohingya Jadi Korban Amerika

KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial mengeklaim bahwa United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) merupakan komunitas pecitraan yang dibuat oleh Amerika Serikat.

Dalam unggahan juga disebutkan, pengungsi Rohingnya merupakan korban propaganda Amerika yang dikirim ke Indonesia.

Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi yang mengeklaim, UNHCR merupakan komunitas pecitraan yang dibuat oleh Amerika Serikat muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun TikTok ini.

Akun tersebut membagikan sebuah singkat dengan keterangan:

#Rohingya adalah korban propaganda Amerika sengaja dikirim ke Indonesia
#unhcr adalah komunitas pencitraan yg dibuat amerika share temen2 agar tidak menyesal kemudian hari negara kita sedang tidak baik-baik saja

Penelusuran Kompas.com

Berdasarakan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang menyebut UNHCR merupakan komunitas pencitaraan yang dibuat Amerika Serikat tidak benar.

Dikutip dari laman unhcr.org, dijelasakan bahwa UNHCR merupakan organisasi global yang berdedikasi menyelamatkan nyawa, melindungi hak-hak, dan membangun masa depan bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena konflik dan penganiayaan.

Adapun UNHCR didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950 setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal.

Organisasi tersebut memimpin sebuah aksi berskala internasional untuk  melindungi para pengungsi yang dipindahkan secara paksa, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Saat ini, UNHCR bekerja di 135 negara. Mereka menyediakan bantuan untuk menyelamatkan jiwa, termasuk tempat tinggal, makanan, air, dan perawatan medis. 

Di Indonesia UNHCR sudah beroperasi sejak tahun 1979, ketika Pemerintah Indonesia meminta bantuan untuk membangun kamp pengungsian di Pulau Galang untuk menampung lebih dari 170,000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara.

Sejak penutupan kamp pengungsian di Pulau Galang pada tahun 1996, UNHCR tetap melanjutkan bantuannya bagi Pemerintah Indonesia.

Saat ini, UNHCR memiliki hampir 60 orang staff yang bekerja di kantor utama di Jakarta dan di empat lokasi lainnya di Indonesia yakni Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Makassar.

Adapun, dilansir dari Kompas.id, para pengungsi Rohingya meninggalkan tempat tinggalnya disebabkan genosida sistematis yang dilakukan Pemerintah Myanmar selama berpuluh tahun.

Tragedi ini telah terjadi sejak 1970-an. Puncaknya, pada awal 1980-an Pemerintah Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis di sana.

Nasib ini diperburuk karena adanya sentimen rasial dari warga Myanmar. Sentimen ini juga diperparah karena perbedaan fisik yang kentara antara warga etnis Rohingya dan kebanyakan warga Myanmar lainnya.

Puncak kekerasan terjadi pada 2017. Saat itu terjadi persekusi, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap etnik Rohingya oleh warga mayoritas. Alih-alih meredakan, aparat keamanan dari pemerintah justru ikut melakukan kekerasan dan cenderung menjustifikasi persekusi yang diarahkan kepada kelompok tersebut.

Kesimpulan

Narasi yang mengeklaim, UNHCR merupakan komunitas pecitraan yang dibuat oleh Amerika Serikat tidak benar atau hoaks.

Adapun UNHCR merupakan organisasi global yang menyatakan untuk berdedikasi menyelamatkan nyawa, melindungi hak-hak, dan membangun masa depan bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena konflik dan penganiayaan.

UNHCR didirikan oleh PBB pada tahun 1950 setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal.

Adapun masyarakat Rohingya menjadi korban genosida sistematis yang terjadi di Myanmar. Nasib mereka diperburuk adanya diskriminasi serta sentimen rasialisme. Dengan demikian, tidak ada bukti masyarakat Rohingya menjadi korban Amerika Serikat.

UNHCR sebelumnya menyebutkan, kebencian terhadap pengungsi Rohingya yang terjadi di Indonesia terjadi akibat misinformasi yang disebarkan oleh kampanye yang terkoordinasi.

Penyebaran misinformasi untuk menyebarkan kebencian, terutama terhadap korban genosida, memang berpotensi menjadi bencana kemanusiaan.