[HOAKS] Sembilan Hakim MK Jadi Tersangka Pelanggaran Pidana

KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial mengeklaim, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ditetapkan menjadi tersangka karena pelanggaran pidana.

Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi soal sembilan hakim MK ditetapkan menjadi tersangka muncul di Facebook, salah satunya dibagikan oleh akun ini.

Akun tersebut membagikan video berdurasi 12 menit 23 detik pada 11 November 2023 dengan judul:

G3mp4r 9 hakim mk lakukan p3l4ngg4r4n pid4n4.

Dalam thumbnail video terdapat gambar polisi menggelar konferensi pers dan beberapa orang memakai baju tahanan. Gambar tersebut diberi keterangan demikian:

9 HAKIM MK TERSANGKA ?

POLISI TEMUKAN BUKTI KESALAHAN FATAL.

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar thumbnail video yang memperlihatkan polisi melakukan konferensi pers dan beberapa orang memakai baju tahanan.

Hasilnya, gambar tersebut mirip dengan foto di laman Berita Satu ini.

Dalam keterangannya, gambar tersebut adalah konferensi pers Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan peredaran oli palsu di Jakarta, pada Kamis 8 Juni 2023.

Selain itu, Tim Cek Fakta tidak menemukan informasi valid dalam video soal sembilan hakim MK ditetapkan menjadi tersangka.

Narator video hanya membacakan artikel di laman Tempo.co ini berjudul "9 Hakim MK Dilaporkan ke Bareskrim soal Bocornya Informasi Rahasia dalam RPH yang Dimuat Majalah Tempo".

Sembilan hakim MK dilaporkan Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) ke Bareskrim Polri atas dugaan membocorkan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) ke majalah Tempo. 

Menurut artikel Tempo, laporan itu berdasarkan pada putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Pelapor menilai sembilan hakim MK telah melanggar hukum karena membocorkan rahasia yang seharusnya tidak dipublikasikan.

Kendati demikian, pelapor tak menyebut nama pihak terlapor dalam laporannya dan belum dapat menjelaskan obyek perkara.

Selain itu, pelapor belum dapat menjelaskan maksud perbuatan tidak dapat menjaga rahasia. Pelapor hanya mempermasalahkan perbedaan pendapat atau dissenting opinion antarhakim.

Sebelumnya, MKMK memutuskan sembilan hakim MK terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim.

Putusan itu dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Seluruh hakim MK terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam RPH.

Dikutip dari Kompas.id, MKMK menemukan kebocoran informasi dalam RPH yang bersifat rahasia.

Informasi itu diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di majalah Tempo bertajuk ”Skandal Mahkamah Keluarga” pada 22 Oktober 2023. Padahal, informasi RPH tidak dibuka untuk umum.

MKMK memeriksa seluruh hakim konstitusi. Namun, tidak ada hakim konstitusi yang mengetahui pembocoran informasi rahasia RPH dalam proses penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Adapun putusan MK Nomor 90/2023 telah menimbulkan kontroversi. MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK akibat pelanggaran etik berat.

Putusan itu membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang juga kemenakan Anwar, untuk menjadi calon wakil presiden.

MKMK menyatakan, Anwar terbukti memiliki benturan kepentingan dalam penanganan perkara nomor 90.

Kesimpulan

Narasi bahwa sembilan hakim MK ditetapkan menjadi tersangka karena pelanggaran pidana adalah tidak benar atau hoaks.

Gambar thumbnail merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya menampilkan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana terkait produksi dan peredaran oli palsu. 

Selain itu, narator hanya membahas artikel mengenai Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) yang melaporkan sembilan hakim MK ke Bareskrim Polri.

Seluruh hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan membocorkan informasi rahasia dalam RPH ke majalah Tempo.