Saat UGM Ingatkan Jokowi, Tuntut Kembali ke Koridor Demokrasi...

KOMPAS.com - Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta merilis Petisi Bulaksumur untuk merespons kondisi politik pada Rabu (31/1/2024).

Petisi tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi Prof Koentjoro, mewakili guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM.

Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi mengatakan, petisi ini merupakan respons dari sikap Presiden Joko Widodo yang mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Sebagai informasi, Jokowi merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada 1985.

"Petisi ini adalah akumulasi dari ketidakpuasan yang sudah terangkum sejak lama, dan akhirnya kami putuskan harus disuarakan setelah kejengkelan ini mencapai puncak karena melihat Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakannya pada salah satu paslon (capres-cawapres)," kata Agus Wahyudi, dikutip dari Kompas.id, Rabu (31/1/2024).

Lantas, apa isi Petisi Bulaksumur tersebut?

Baca juga: Kata Istana dan PDI-P soal Jokowi Bagi Bansos Tanpa Didampingi Risma

Tuntut kembali ke koridor demokrasi

Dalam petisinya, sivitas akademika UGM menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar UGM.

Jokowi bahkan dinilai telah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi.

Karena itu, UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur dengan mendesak Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi.

"Melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," tegas Koentjoro, dikutip dari tayangan dari kanal YouTube resmi UGM, Rabu.

Sivitas akademika UGM juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang menjadi manifestasi demokrasi Pancasila.

Baca juga: Beda Jokowi dan Maruf soal Netralitas di Pilpres, Presiden Menyatakan Boleh Berpihak tapi Wapres Netral

Penyimpangan demokrasi

UGM menilai, ada sejumlah penyimpangan demokrasi yang terjadi, termasuk pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakannya juga mendapat sorotan dari UGM.

Menurut Prof Koentjoro, seluruh bentuk penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

”Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” kata Koentjoro.

Padahal, sebagai bagian dari keluarga besar UGM, Jokowi semestinya mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang juga tertuang dalam lagu ”Himne Gadjah Mada”.

”...Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara,” petikan "Himne Gadjah Mada".

Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM juga sempat membacakan puisi Wiji Thukul yang berjudul Peringatan.

Menurut Heru, puisi itu kerap dibacakan pada momen-momen yang terkait dengan perjuangan.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Makin Lengket, Pengamat: Kejar Target Pilpres Satu Putaran