Emosi Presiden Jokowi di Media Sosial

SALAH satu tren dari di era digital saat ini menempatkan visual sebagai primadona konten. Visual di sini termasuk di dalamnya seperti foto, video, meme, maupun teks yang disajikan secara animasi.

Di era digital, visual juga membantu menciptakan citra yang kuat dan dapat memengaruhi persepsi publik tentang suatu isu atau tokoh politik. Contohnya, kampanye politik menggunakan desain grafis dan visual yang menarik untuk mempromosikan kampanye politik dan membentuk identitas merek politik yang kuat.

Lebih lanjut, visual juga digunakan dalam media sosial untuk menggambarkan fakta, data, dan informasi yang kompleks dalam bentuk yang mudah dipahami dan menarik. Karena itu, visual dapat membantu menghasilkan kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu politik yang kompleks.

Asumsi pentingnya visual saat ini didukung dengan tingginya pengguna Instagram di dunia, mencapai 1,32 miliar pada Januari 2023. Sementara itu, per Februari 2023, terdapat 106,72 juta pengguna Instagram berasal dari Indonesia. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai pengguna Instagram nomor empat terbanyak di kancah internasional.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Respons Pernyataan Jokowi, Pakar Komunikasi Politik: Simbol Berbalas Simbol

Fakta dan data numerik tersebut menjadi sebuah peluang dalam bidang komunikasi politik yang akan dimanfaatkan. Beberapa penelitian, baik dalam negeri maupun luar negeri, telah membahas peran besar dari konten visual dalam menarik perhatian serta mempersuasi publik.

Salah satu alasan publik tertarik dengan konten visual adalah kemampuan konten visual secara kasat mata mampu menggugah emosi individu yang melihatnya. Dengan demikian, si pembuat konten akan sedemikian rupa mempersiapkan serta memproduksi konten dengan menyesuaikan dengan publik sasarannya.

Emosi Umum dalam Komunikasi Politik

Dalam komunikasi politik, emosi seperti apa paling umum digunakan? Tulisan ini akan menjadikan peristiwa Indonesia sebagai tuan rumah G20 di Bali sebagai studi kasus. Fokus utamanya adalah emosi yang disajikan Presiden Jokowi kepada para pengikutnya di media sosial Instagram.

Pemilihan studi kasus ini tidak lepas dari kenyataan bahwa sebagai Kepala Negara di forum internasional yang bersejarah, Presiden Jokowi tentu akan menampilkan emosi terbaiknya di hadapan para pemimpin dunia.

Agar valid secara data dan metode, terdapat 98 visual dari Instagram Jokowi yang dianalisis oleh penulis pada rentang 15-16 November 2022. Selanjutnya, visual tersebut dioleh menggunakan Amazon Web Service (AWS) Rekognition.

AWS Rekognition merupakan platform berbasis machine learning yang mampu mengolah dan memberikan hasil emosi dengan tingkat kepercayaan mencapai 99,99 persen. Salah satu pola pemrosesan data ditempuh dengan cara melihat ekspresi wajah serta dibandingkan dengan ukuran emosi intrapersonal individu pada umumnya.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Presiden Jokowi menampilkan dua emosi utama di G20 Bali 2022 lalu, yaitu emosi senang dan emosi tenang. Keduanya termasuk sebagai emosi positif.

Emosi senang, lebih banyak ditampilkan Presiden Jokowi manakala menyambut para tamu undangan G20. Keberadaan serta keberagaman platform media sosial yang ada, tanpa disadari mendorong para penggunanya untuk menampilkan emosi positif demi mendulang emosi positif.

Baca juga: Pakar Ilmu Komunikasi Politik UNS: Pola dan Gaya Komunikasi Gibran Rakabuming Otentik dan Khas

Di Instagram, tidak ada fitur untuk “tidak menyukai”, hanya ada fitur “suka” yang ditandai lambang hati. Implikasi secara tidak langsung, pengguna jadi terdorong untuk menampilkan emosi senang supaya disukai oleh para pengikutnya.

Sementara, emosi tenang lebih ditunjukkan ketika Presiden Jokowi sedang memimpin rapat atau saat ada persoalan politik level internasional yang sedang dibahas. Menunjukkan emosi tenang sangat penting bagi seorang pemimpin karena memberikan indikasi bahwa mereka menguasai persoalan dan mampu mengatasinya.

Bila menunjukkan emosi cemas di media sosial, tentu berpotensi sekali menimbulkan dampak negatif secara politik.