PKL dan Warteg Dapat BLT Rp 1,2 Juta, Ini Syarat Pencairannya

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal memberikan bantuan langsung tunai untuk pedagang kaki lima hingga warung makan kecil atau warteg.

Menurut Airlangga, bantuan tersebut akan cair akan pihaknya sudah menyelesaikan semua aturan yang diperlukan.

"Bantuan untukPKL, warteg, akan segera dijalankan karena seluruh regulasi sudah lengkap," kata Airlangga dalam konferensi perpanjanan PPKM, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Ini Syarat Penerima BLT untuk PKL dan Warteg Sebesar Rp 1,2 Juta

Ia menjelaskan, ada beberapa kriteria penerima bantuan tersebut, antara lain pedagang kaki lima, pemilik warung dan warteg, yang belum mendapatkan bantuan produktif ultra mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi UKM.

Selain itu, bantuan tersebut juga akan disalurkan pada warung dan warteg yang berada di wilayah PPKM level 3 dan 4. Ada pun besaran bantuan sebanyak 1,2 juta, sama dengan nominal BPUM. Jumlah total penerima bantuan sebanyak 1 juta PKL/pemilik warung.

Menurut Airlangga, bantuan itu akan dibagian oleh TNI/Polri.

"Jadi ini bukan penerima BPUM," kata Airlangga.

Cara pencairan

Airlangga mengatakan, mekanisme penyaluran bantuan uang tunai diatur melalui pedoman umum petunjuk teknis, dengan pendampingan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPKP.

Pemilik PKL, pemilik warung dan warteg akan didata oleh Babinsa/Babinkamtimbas. Ada pun syaratnya, pelaku usaha harus melampirkan data izin usaha, lokasi usaha dan nomor induk kependudukan (NIK).

"(Penyerahan) bantuan lebih sederhana, dalam bentuk tanda terima bagi penerima bantuan, warung, PKL, disertai dokumentasi foto yang memadai. Dan data NIK ini mendapat cleansing atau pembersihan data melalui BPKP. NIK sejalan dengan data di Kemendagri," jelas Airlangga.

Baca juga: Penyaluran Dana BLT Akan Melibatkan Asosiasi PKL

Diketahui, bantuan tunai merupakan program tindak lanjut pengetatan mobilitas masyarakat akibat varian Delta sejak awal Juli 2021.

Tercatat, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 55,21 triliun termasuk untuk Kartu Sembako, beras Bulog 10 kilogram, diskon tarif listrik, kuota internet gratis, hingga Kartu Prakerja. (Sumber: Kompas.com/ Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Bambang P. Jatmiko)