Ramai soal Larangan Membuat Polisi Tidur, Ini Penjelasan dari Kemenhub

KOMPAS.com - Belum lama ini, warganet pengguna media sosial Twitter ramai memperbincangkan mengenai larangan membuat alat pembatas kecepatan (polisi tidur) bagi masyarakat.

Perbincangan tersebut bermula dari utas yang diunggah oleh akun Twitter resmi Wikipedia Indonesia @idwiki pada Senin (5/4/2021).

Baca juga: Simak, Berikut Sanksi bagi ASN yang Terlibat Organisasi Terlarang

Apakah masyarakat diperbolehkan membuat polisi tidur?

Singkatnya, tidak. pic.twitter.com/ptAjiBaz8E

— Wikipedia bahasa Indonesia (@idwiki) April 5, 2021

Sanksi membuat polisi tidur

Wikipedia menyebut, masyarakat tidak diperbolehkan membuat polisi tidur karena bisa mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan.

"Sanksinya pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 24 juta rupiah," tulis Wikipedia.

Utas tersebut kemudian menarik perhatian warganet. Hingga Rabu (7/4/2021) utas tersebut telah mendapat lebih dari 42 ribu likes dan 13 ribu retwit, serta mendapat lebih dari seribu komentar di kolom reply.

Baca juga: Profil Mary Jane Fiesta Veloso, Terpidana Mati Kasus Narkoba asal Filipina

biasanya yg bikin gini alesannya biar ga ngebut, soalnya di daerah situ banyak anak kecil sering main/lari larian. tapi kadang jarak antar polisi tidur sama ukurannya ga ngotak. kadang sampe ngegesek bawah motor (apalagi kalo matic). lebih parah yg pake ban bekas + balok dipaku

— Ria Pratiwi Putri (@riapratiwip) April 6, 2021

Dan kadang kalo yang buat warga ga ngikut aturan buatnya, sembarangan bgt. Polisi tidurnya tinggi-tinggi, bukan cuma ngerusak jalan, tapi ngerusak motor.

— Aksa (@AbduIkhaaliq) April 5, 2021

Di komplek ane ada yg bikin polisi tidur yg kalo ada manusia naik kendaraan lewat situ organ dalamnya langsung geser semua

— Rizqi M. Farisi ???? (@rizqifarisi) April 5, 2021

 Penjelasan Kemenhub

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Pitra Setiawan, mengatakan, aturan mengenai pembuatan polisi tidur atau speed bump tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 82 Tahun 2018.

"Yang diatur di Permenhub itu untuk kelas jalan Nasional. Untuk kelas jalan lain sesuai kewenangannya. Jika kelas jalan Provinsi maka menjadi kewenangan Pemprov. Begitu juga dengan kelas jalan Kab/Kota," kata Pitra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Pitra mengatakan, jika yang dimaksud adalah larangan membuat polisi tidur untuk kelas jalan lokal, seperti perumahan, maka hal itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).

Baca juga: Kesal Banyak Orang Ngebut, Warga Bikin 11 Polisi Tidur di Depan Rumahnya

Sebagai contoh, ketentuan mengenai pembuatan polisi tidur di wilayah DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

Pasal 3 huruf c dalam Perda tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang membuat atau memasang tanggul jalan,"

Larangan tegas mengenai pembuatan polisi tidur tanpa izin diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 28 ayat 1 UU tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan,"

Sanksi bagi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 274 ayat 1, yang berbunyi: