Menilik Konflik di Myanmar dan Solusi untuk Meredakannya...

KOMPAS.com - Konfrontasi antara junta militer Myanmar, Tatmadaw, dengan massa pengunjuk rasa yang menentang kudeta, terus menimbulkan korban jiwa.

Sedikitnya 70 orang demonstran dilaporkan kehilangan nyawa dalam serangkaian aksi demonstrasi yang melanda Myanmar sejak kudeta yang dilancarkan Tatmadaw pada 1 Februari 2021.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (12/3/2021) laporan tersebut disampaikan oleh Penyelidik Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Andrews.

Baca juga: Kudeta Myanmar, Sebab, dan Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Selain itu, lebih dari 2.000 orang telah ditahan secara tidak sah, sejak Tatmadaw menggulingkan kekuasaan sipil, yang direspons oleh rakyat Myanmar dengan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Andrews mengatakan bahwa Tatmadaw telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap para pengunjuk rasa.

"Myanmar sedang dikendalikan oleh rezim pembunuh nan ilegal. Ada banyak bukti tentang pasukan keamanan yang dengan kejam memukuli pengunjuk rasa, petugas medis, dan pengamat," kata Andrews.

Baca juga: Apa yang Sedang Terjadi di Myanmar?

Tatmadaw bantah gunakan kekerasan berlebihan

Melansir Channel News Asia, Jumat (12/3/2021), pihak militer Myanmar menolak berkomentar terkait jumlah korban jiwa dari pihak demonstran yang terus berjatuhan.

Meski demikian, Juru Bicara Tatmadaw, Zaw Min Tun pada Kamis (11/3/2021) menegaskan bahwa aparat hanya menggunakan kekerasan jika dibutuhkan.

Zaw Min Tun juga mengatakan bahwa militer hanya akan memegang kekuasaan dalam periode terbatas, sebelum nantinya pemungutan suara digelar.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dituntut atas Kepemilikan Walkie Talkie, Apa Itu?

Sebelumnya, kudeta militer Myanmar dipicu akibat ketidakpuasan Tatmadaw terhadap hasil Pemilu November 2020 yang dimenangkan secara mutlak oleh Partai National League for Democracy (NLD).

Tatmadaw menuding NLD, yang terafiliasi dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah memanipulasi hasil pemilu.

Pada 1 Februari 2021, militer melancarkan kudeta dengan menahan Suu Kyi, serta sejumlah pejabat tinggi NLD.

Tatmadaw juga mengumumkan keadaan darurat yang berlaku hingga setahun ke depan.

Baca juga: Ledakan di Lebanon di Antara Konflik Horizontal, Ekonomi, dan Pandemi

Hambatan untuk menyelesaikan konflik Myanmar