Tokoh yang Mendesak Soekarno-Hatta Segera Memproklamasikan Kemerdekaan

KOMPAS.com - Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak lepas dari desakan sejumlah tokoh pejuang kemerdekaan.

Pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi mengumumkan telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Berita yang disampaikan Kaisar Hirohito tersebut disiarkan melalui radio nasional Jepang.

Sutan Syahrir, yang diam-diam mendengar siaran Jepang menyerah kepada Sekutu, menyebarkan kabar gembira tersebut kepada para tokoh seperjuangannya.

Mereka sepakat untuk mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Tokoh-tokoh yang mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia disebut golongan muda.

Siapa saja wakil dari golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan?

Baca juga: Apa Perbedaan Pendapat Antara Golongan Muda dan Golongan Tua?

Golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta

Pada 15 Agustus 1945, setelah Sutan Syahrir mendengar kabar penyerahan Jepang, golongan muda yang dipimpin Chairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Dalam rapat, disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang.

Malam harinya, Wikana dan Darwis menjadi wakil tokoh pemuda yang menemui Soekarno-Hatta dan mendesak agar kedua tokoh segera memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.

Pada saat itu tanggapan Bung Karno adalah menolak permintaan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu dalam Perang Dunia II.

Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara RI, pada 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22.00 WIB, di kediaman Bung Karno berlangsung perdebatan antara golongan pemuda dengan Soekarno-Hatta.

Baca juga: Siapa Tokoh Jepang yang Menjamin Keamanan Perumusan Teks Proklamasi?

Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai proklamasi terletak pada masalah waktu.

Soekarno tetap berpendapat bahwa Jepang masih berkuasa secara de facto.

Karena itu, Soekarno ingin sidang bersama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) terlebih dulu, yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.