Sejarah Pembredelan Pers dari Masa ke Masa

KOMPAS.com - Pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi dan alat kontrol sosial.

Namun, dalam sejarahnya, fungsi pers sebagai pilar demokrasi nyatanya kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk ancaman dan pembredelan dari pemerintah.

Pers telah berkembang di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda.

Sejak saat itu, pers kerap menjadi alat perjuangan rakyat sehingga tidak jarang dimusuhi oleh pemerintah kolonial.

Baca juga: Perkembangan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa

Surat kabar yang dinilai mengancam pemerintah kolonial pun tidak jarang ditutup dan dilarang terbit.

Setelah Indonesia merdeka, pers Tanah Air diharapkan mencapai kebebasan.

Akan tetapi, ancaman terhadap kebebasan pers terus menerus ada dari masa ke masa.

Berikut ini sejarah pemberedelan pers yang terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Masa Orde Lama

Pada awal masa Orde Lama atau ketika Indonesia baru merdeka, kebebasan pers cukup terjamin.

Namun, setelah memasuki tahun 1950, kebebasan pers mulai dibatasi.

Pada 1957, pemerintah Orde Lama melakukan 125 tindakan antipers, meliputi penahanan, sanksi ekonomi, pemenjaraan, sanksi perizinan, dll. Sedikitnya, terjad 32 pemberedelan pers pada masa itu.

Beberapa surat kabar yang dibubarkan pada Masa Orde Lama di antaranya adalah Harian Indonesia Raya, Pedoman, dan Nusantara.

Pada akhir 1959, Soekarno mulai menerapkan demokrasi terpimpin dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan Undang-Undang Darurat Perang yang membuat pers kian terkekang.

Pada era demokrasi terpimpin, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan pers memiliki Surat Izin Terbit (SIT).

Surat kabar, majalah, dan kantor berita yang tidak menaati peraturan pemerintah dalam usaha penerbitan pers nasional, diberikan sanksi tegas.

KOMPAS.com Sejarah pemberdelan pers yang terjadi dari masa ke masa di Indonesia.