Perekonomian Indonesia di Awal Kemerdekaan

KOMPAS.com - Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam. 

Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. 

Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Inflasi

Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. 

Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. 

Saat itu, pemerintah RI menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang De Javasche Bank (DJB), mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. 

Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah yang ditempati Sekutu. 

Munculnya uang NICA ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. 

Begitu pemerintah RI mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan.

Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia.

Baca juga: Keuangan Negara: Definisi dan Mekanisme Pengelolaan

Belanda Memblokade RI 

Republik Indonesia yang baru berjalan selama beberapa bulan terkena hiperinflasi, karena beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. 

Pemerintah RI pun tidak bisa mengatasi mata uang asing yang sudah beredar, terutama mata uang Jepang dan Belanda. 

Akibatnya keadaan kas negara dan bea cukai berada dalam keadaan nihil, begitu pula dengan pajak, kas pemerintah kosong, pajak dan bea cukai lainnya juga mengalami kemerosotan. 

Belum selesai dengan masalah inflasi, Belanda juga ikut menutup pintu perdagangan RI sehingga barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor. 

Alasan Belanda melakukan blokade terhadap RI adalah:

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. 
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. 

Blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan.

Baca juga: Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan dan Jenisnya

Upaya Penanggulangan Inflasi

Pinjaman Nasional

Kekosongan kas negara yang terjadi menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. 

Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah RI pun melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional ini merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan BP-KNIP.