3 Tipe Budaya Politik Campuran 

KOMPAS.com - Budaya politik merupakan persepsi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi. 

Hal tersebut berdampak terhadap pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah. Karena sistem politik berhubungan antara kekuasaan, aturan, dan wewenang. 

Dikutip dari buku Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali (2009) oleh R. Siti Zuhro, budaya politik adalah sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik. 

Budaya politik merujuk pada orientasi dan tingkah laku individu terhadap sistem politik.  Sistem politik memiliki tiga aspek yang mencakup orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. 

Terdapat beberapa jenis budaya politik yang digunakan setiap negara. Umumnya, jenis atau tipe budaya politik yang digunakan adalah budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subyek, dan budaya politik partisipan. 

Baca juga: Budaya Politik: Definisi dan Tipe-Tipenya

Dilansir dari buku Perilaku Politik (1995) oleh Sudijono Sastroatmodjo, Almond menyimpulkan adanya budaya politik campuran (mixed political culture) yang umum terjadi pada suatu masyarakat. 

Hal ini karena kerap kali ditemukan inklinasi salah satu tipe budaya politik dalam sebuah masyarakat. 

Misalnya, dalam budaya politik partisipan masih ada individu-individu yang tidak menaruh minat pada obyek politik secara luas. 

Berikut tiga tipe budaya politik campuran berdasarkan Almond, yaitu: 

• Budaya parokial-subyek 

Di mana sebagian besar masyarakat menolak tuntutan eksklusif masyarakat yang feodalistik. Masyarakatnya mengembangkan kesetiaan pada sistem politik dengan struktur pemerintah pusat yang sentralistis dan kompleks. 

Jika kebudayaan warga negaranya merupakan kebudayaan politik campuran, di dalamnya terdapat individu yang aktif dalam politik. Meskipun masih ada juga yang mengambil peran subyek. 

Hal ini artinya warga negara yang aktif melestarikan ikatan tradisional dan non politik, serta peranan politiknya yang lebih penting sebagai seorang subyek. 

Baca juga: Budaya Politik Parokial: Pengertian dan Cirinya

• Budaya subyek-partisipan 

Proses peralihan dari subyek ke budaya partisipan sangat dipengaruhi oleh cara bagaimana peralihan budaya parokial menuju budaya subyek. 

Dalam budaya subyek-partisipan, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi yang aktif. 

Sedangkan sebagian penduduk lainnya masih berorientasi dengan struktur kekuasaan yang otoriter dan menempatkan partisipasi masyarakat pasif. 

• Budaya parokial-partisipan 

Kondisi ini biasanya terjadi di dalam negara yang sedang berkembang. Karena sistem politiknya terancam oleh fragmentasi parokial yang tradisional, padahal ingin menjadi sebuah negara modern. 

Hampir semua negara, budaya politik yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan. Hal ini demi keselarasan, mereka menuntut suatu kultur partisipan.