Raja Juli Minta Pelatihan Agraria dan Tata Ruang bagi Hakim Segera Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menginginkan agar pelatihan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang bagi hakim segera dilakukan.

Mengingat, Kementerian ATR/BPN telah melanjutkan sinergi dan kolaborasi bersama Mahkamah Agung (MA) setelah penandatanganan Nota Kesepahamanan/Memorandum of Understanding (MoU) pada Desember 2023 lalu.

Hal ini menjadi landasan pelaksanaan kerja sama untuk mencapai tujuan penguatan pengetahuan teknis dan hukum di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Baca juga: Raja Juli: Kantor BPN Kabupaten Bekasi Lebih Bagus Dibanding Bank Swasta

Selain itu, demi meminimalisasi disparitas dalam putusan kasus-kasus pertanahan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana.

"Perkara pertanahan adalah yang paling banyak disidangkan di MA dengan kualifikasi hakim yang tidak banyak memahami persoalan pertanahan. Oleh karena itu, MA sangat membuka diri untuk melakukan kerja sama ini untuk melakukan capacity building,” ujar Raja Juli.

Dirinya pun meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN menyiapkan materi pelatihan dengan memperhatikan pendekatan partisipatif.

Dalam penyusunan materi tersebut, Raja Juli berharap, seluruh satuan kerja dapat disiplin sesuai timeline rencana pelatihan yang akan digelar pada September mendatang.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian ATR/BPN Ariyo Bimmo Soedjono mengatakan, untuk mempercepat pelatihan bagi hakim tersebut diperlukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan MA sebagai payung hukum.

“Materi mentah itu sudah terkumpul, Dirjen Penanganan Sengketa juga saat ini sedang belanja masalah untuk menjadi masukan bagi PPSDM yang kemudian diterjemahkan ke dalam kurikulum atau bahan ajar,” tutup Ariyo.