Kenaikan Harga Rumah Subsidi Tak Pengaruhi Capaian Penyaluran FLPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yakni sebanyak 229.000 unit.

Angka ini dicapai lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menuturkan, kenaikan harga rumah subsidi 8 persen sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan FLPP, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, sama sekali tak berpengaruh pada pencapaian target tersebut.

"Selain itu, pencapaian ini juga berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak," ujar Adi, Kamis (28/12/2023).

Adi melanjutkan, tahun 2024 mendatang target yang harus dicapai sebanyak 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah, target ini berpotensi menjadi 220.000 unit.

Tahun ini, BP Tapera sudah menyeleksi bank penyalur, dan menghasilkan 31 bank penyalur dana FLPP KPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terdiri dari 17 bank konvensional dan 14 bank syariah.

Baca juga: Siap-siap, Pengembang Nakal dan Bank yang Kongkalikong Bakal Kena Sanksi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar dengan direktur dari 15 Bank penyalur FLPP secara luring dan sisanya secara daring.

Jika dibandingkan tahun 2023, jumlah ini menurun karena beberapa tidak memenuhi ketentuan dalam PKS pasal 22 tahun 2023 tentang evaluasi bank dengan realisasi di bawah 100 unit tidak dapat mengikuti PKS pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya untuk terus menjaga kualitas rumah subsidi, BP Tapera juga menggandeng 21 asosiasi pengembang perumahan dalam PKS.

Asosiasi ini menaungi pengembang perumahan pelaku pembangunan dan penyedia rumah yang layak huni dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: pemanfaatan data supply and demand; pengelolaan aplikasi; pembangunan rumah layak huni; pembinaan atas pengendalian rumah layak huni; dan pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni;

Baca juga: Rapor BP Tapera 2023, 100 Persen Salurkan FLPP untuk 229.000 Rumah

“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada asosiasi pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” cetus Adi.

Di sisi lain, asosiasi pengembang perumahan juga akan menyampaikan data supply pada aplikasi yang disediakan, dalam hal ini Tapera Digital Services (TDS), memastikan anggotanya untuk melakukan registrasi ulang pada aplikasi, dan memperbarui data stok rumah.

Untuk menjaga kualitas rumah subsidi adalah memberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.